Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyebutkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2023 ini mencapai Rp2,5 triliun. Perbankan kebanggaan Sumatra Barat ini berharap agar masyarakat untuk memanfaatkan dana KUR tersebut.
Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan alokasi KUR itu bisa digunakan untuk Bank Nagari konvensional atau pola syariah yakni Unit Usaha Syariah (USS). Dia berharap momentum membaiknya perekonomian Sumbar, bisa beriringan dengan memanfaatkan KUR.
"Alokasi KUR sebanyak Rp2,5 triliun itu merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari pemerintah pusat ke Bank Nagari. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Bank Nagari dalam penyaluran KUR pada tahun-tahun sebelumnya," kata Irsyad, dalam keterangan tertulis, Minggu (12/2/2023).
Dia menyebutkan sepanjang tahun 2022 penyaluran KUR di Bank Nagari terbilang sangat bagus. Bahkan mampu menjaga kualitas KUR tersebut senantiasa sehat, dalam artian persentase kegagalan debitur KUR relatif kecil.
Irsyad mengatakan untuk penyaluran KUR pada 2023 ini, terjadi beberapa perubahan kebijakan KUR yang ditetapkan oleh pemerintah.
Diantaranya pemerintah lebih mendorong pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan akses pinjaman komersial dari perbankan untuk dimudahkan mendapatkan KUR.
Kemudian debitur yang sudah pernah dan sedang menikmati KUR sebelumnya didorong untuk naik kelas dalam rangka menyukseskan program pemerintah yaitu UMKM naik kelas.
Selain itu, pemerintah juga lebih mendorong penyaluran KUR ke sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, konstruksi, transportasi, pergudangan, akomodasi makan minum (akmani), pariwisata, dan jasa-jasa, dengan alokasi minimal 60% dari total alokasi KUR yang disetujui.
"Tentunya pemerintah tetap memperhatikan dan menjaga sektor andalan UMKM yaitu sektor perdagangan," ujar Irsyad.
Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah Gusti Candra menambahkan bahwa Bank Nagari akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan KUR.
"Semangat dan taggart KUR tetap kita pertahankan yaitu murah mudah dan cepat," tegasnya.
Dia menjelaskan adapun kriteria dan dokumen persyaratan untuk mendapatkan KUR di Bank Nagari sangat mudah dan tidak rumit, yang penting jaga kualitas diri yaitu tidak punya pinjaman yang menunggak atau macet sebagaimana tercatat di data based Sistem Layanan Informasi Keuangan- Otoritas Jasa Keuangan (SLIK-OJK), dulunya dikenal dengan BI-Checking.
Kemudian punya KTP elektronik (e-KTP) dan mempunyai usaha produktif minimal 6 bulan.
Selanjutnya syarat-syarat lain relatif mudah diperoleh atau dipunyai seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari Wali Nagari/Kelurahan/instansi yang berwenang lainnya.
Pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha super mikro (plafond KUR sampai dengan Rp10 juta. Dimana bagi yang pendirian usahanya kurang dari enam bulan, tetap dapat mengakses KUR Super Mikro.
Candra menjelaskan syarat yang harus dimiliki yakni harus mengikuti pendampingan, atau mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya, atau tergabung dalam Kelompok Usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
Bank Nagari juga menginformasikan bahwa pemerintah masih mempertahankan kebijakan suku bunga atau tarif margin KUR yang ringan dan sangat kompetitif dibandingkan skim-skim pinjaman lainnya.
Bahkan untuk KUR Super Mikro suku bunga atau tarif margin nya hanya 3% per tahun. Untuk KUR Mikro dan KUR Kecil (plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta.
Suku bunga atau tarif marginnya setara 6% per tahun untuk debitur yang baru pertama kali mendapatkan KUR, kemudian setara 7% per tahun untuk debitur yang mendapatkan KUR kedua kali, setara 8% per tahun untuk debitur yang mendapatkan KUR ketiga kali, dan selanjutnya setara 9% per tahun untuk debitur yang mendapatkan KUR keempat kali.
Candra menegaskan bahwa persyaratan agunan di KUR tetap dipertahankan kemudahannya, dan nasabah tidak perlu khawatir karena memang KUR ditujukan kepada pelaku usaha yang berkarakter baik dan usahanya butuh permodalan namun punya keterbatasan penyediaan agunan tambahan yang cukup.
Menurutnya UMKM adalah tulang punggung perekonomian Sumbar karena data menunjukan bahwa jumlah pelaku usaha di Sumatera Barat adalah 593.190 usaha.
Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori Usaha Besar hanya 419 usaha atau hanya 0,07%, sangat kecil sekali Kemudian yang termasuk usaha menengah sebanyak 7.990 usaha atau hanya 1,35%.
Selanjutnya yang termasuk kategori Usaha Kecil adalah sebanyak 53.431 Usaha atau 9,01%, dan yang paling banyak adalah Usaha Mikro yang berjumlah 531.350 usaha atau mencapai 89,58%, sangat dominan.
"Jika dijumlahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil maka akan mencapai 584.781 usaha atau 98,58% dari keseluruhan usaha yang ada di Sumbar," sebutnya.
Untuk itu, sudah seharusnya Bank Nagari dari lahirnya sampai hari ini akan senantiasa perhatian dan mendukung pengembangan usaha UMKM, terutama pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Dia menghimbau pelaku UMKM dari sekarang untuk segera berkunjung, berkenalan dan berkonsultasi dengan para personel kredit/pembiayaan Bank Nagari di kantor Bank Nagari terdekat dengan tempat tinggal atau tempat usaha.
"Masyarakat silahkan juga mengajukan pinjaman KUR secara online melalui menu N-Form di website Bank Nagari atau mendaftar di menu N-Form pada Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call," ujarnya.
Berkaca dari pengalaman tahun 2022 yang lalu, dimana pagu KUR Bank Nagari untuk setahun sudah habis di bulan Mei 2022 atau dalam tempo 5 bulan saja, maka ambil keputusan dari sekarang dan segera.
Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, dimana pelaku usaha tentunya akan meningkatkan persediaan barang dagang dan/atau melakukan perbaikan tempat usaha, dan lainnya.
