Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dinilai perlu untuk mengurangi dampak bencana alam dan perubahan iklim, akibat aktivitas ekonomi berbasis perubahan fungsi lahan.
Pasalnya, berdasarkan kajian International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), hampir sepertiga dari pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) disumbang oleh sektor berbasis lahan, baik itu perkebunan, pertanian hingga pertambangan.
Peneliti ICRAF Andre Eka Dinata mengatakan sektor ekonomi yang berbasis lahan tersebut memang memiliki efek berganda yang kuat.
"Namun demikian, sektor itu memiliki keterbatasan salah satunya fungsi lingkungan Sumsel yang mulai terdegradasi (menurun), ini perlu diwaspadai," katanya saat acara focuss group discussion (FGD) evaluasi RPJPD Sumsel 2005-2025, Senin (7/11/2022).
Ade menilai berkurangnya fungsi lingkungan akibat aktivitas ekonomi berbasis lahan memiliki andil cukup tinggi terhadap bencana alam.
Menurutnya, pembangunan yang berbasis lahan bisa dilanjutkan baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Baca Juga
Sebetulnya, kata Adem Sumsel masih bisa mengembangkan (ekstensifikasi) perkebunan dan pertanian lebih luas. Akan tetapi, pihaknya menilai pemerintah daerah perlu memikirkan pembangunan tersebut lebih matang.
"Karena sudah banyak pembelajaran di Indonesia maupun global, bagaimana suatu daerah bisa tumbuh tetapi melupakan keberlanjutan lingkungan hidup," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya menilai, Sumsel perlu memerhatikan jasa ekosistem yang diberikan bentang lahan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sementara itu Sekretaris Daerah Sumsel Supriono mengatakan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan provinsi itu untuk 20 tahun mendatang.
"Kami sadar belum ada keselarasan yang sempurna tentang lanskap daerah, akibatnya pembangunan di daerah yang berkaitan dengan tata ruang ini masih tambal sulam, tidak jelas," katanya.
Oleh karena itu, Pemprov Sumsel berharap peran serta semua pihak untuk menyelaraskan konsep pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam tata kelola lahan dan ruang.
Pihaknya pun berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan menyangkut regulasi yang belum selaras. "Persoalan regulasi ini menyebabkan ada wilayah yang seharusnya terlarang [untuk dibangun] jadi tidak terlarang," katanya.
Supriono menilai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) memang memiliki keuntungan, namun juga bisa menjadi malapetaka jika bentang lahannya tidak tersusun dengan baik.
"Mana yang daerah tambang harus jelas, jangan semua ditambang karena ke depan tantangannya adalah ketahanan energi dan pangan. Kalau itu tidak kita miliki dari sekarang, maka itu akan jadi bumerang," katanya.
Oleh karena itu, Pemprov juga meminta semua kabupaten/kota untuk memastikan luasan lahan baku sawah yang akan dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumsel. Di samping, Sumsel berkomitmen untuk memasukan program energi baru dan terbarukan (EBT) untuk RPJPD tahun 2025--2045.
"Apalagi tahun 2035 disebut sebagai tahun puncak pertumbuhan penduduk, apakah luas sawah kita masih ideal dengan jumlah penduduk?" katanya.
Menurut dia, konsep pembangunan yang terpenting memastikan bahwa tersedianya pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
