Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, menyiapkan Rp1,7 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menangani persoalan stunting di daerah perbatasan Sumbar - Riau itu.
Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mengatakan dana Rp1,7 miliar yang disiapkan itu bentuk komitmen pemda untuk menurunkan angka stunting.
"Dana itu memang kita siapkan untuk penanganan stunting sepanjang tahun 2022," katanya, Kamis (13/10/2022).
Dia menyebutkan Kabupaten Limapuluh Kota telah memasuki tahun ketiga sebagai salah satu lokus penurunan stunting tingkat Nasional.
Bahkan sampai tahun 2024 pemerintah secara nasional menargetkan untuk menurunkan angka Prevalensi stunting sampai 14%.
"Saat ini di Limapuluh Kota prevalensi turun menjadi 22,2 % dimana pada tahun sebelumnya 28,2 %." jelasnya.
Saat ini tercatat 1.974 anak menderita stunting dan 40.537 keluarga berisiko stunting (42,77%) dari jumlah data keluarga.
Menurutnya agar upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota tercapai, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik Perangkat Daerah juga melibatkan semua unsur serta instansi vertikal.
Safaruddin juga berharap terciptanya kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, akademisi, dunia usaha, perantau, LSM dan organisasi masyarakat
Bupati menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam ikhtiar menurunkan stunting terurai antara lain, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
"Tugas tim adalah mengkoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor," sebut dia.
Safaruddin menyatakan Kantor Kementerian Agama juga diharapkan dapat memberikan semacam konseling dan pendampingan sasaran berisiko stunting bagi calon pengantin 3 bulan pra nikah, ibu hamil dan menyusui dan ibu mempunyai balita.
Sementara itu, untuk menunjang langkah-langkah penurunan angka stunting sepanjang 2022 Limapuluh Kota memperoleh fasilitasi dana Rp1,7 miliar dari bersumber dari dana DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Dimana pembiayaan ditujukan untuk bantuan komunikasi dan paket data setiap bulan serta operasional pendampingan sasaran berisiko stunting.
Lalu Pemkab juga melakukan pembentukan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang berjumlah 741 orang yang terdiri dari kader TP PKK, Kader KB dan bidan di fasilitasi dengan aplikasi berbasis elektronik (Elsimil) Elektronik Siap Nikah dan Hamil.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Prov Sumbar, Nova Dewita, mengatakan, BKKBN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian diberikan tugas baru untuk percepatan penurunan stunting.
"Percepatan penurunan stunting merupakan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa," ucap Nova.
Menurutnya pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut ditujukan kepada kelompok sasaran meliputi remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 - 59 bulan.
