Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbas Harga BBM Naik, Inflasi Sumsel 1,26 Persen

Berdasarkan data BPS Sumsel inflasi 1,26 persen itu merupakan gabungan dari indeks harga konsumen (IHK) di dua kota, yakni Palembang dan Lubuklinggau.
Kepala BPS Sumsel Zulkipli menjelaskan tentang perkembangan inflasi. /Bisnis-Dinda Wulandari
Kepala BPS Sumsel Zulkipli menjelaskan tentang perkembangan inflasi. /Bisnis-Dinda Wulandari

Bisnis.com, PALEMBANG -- Laju inflasi Sumatra Selatan tercatat sebesar 1,26 persen pada September 2022 atau menjadi yang tertinggi selama bulan berjalan pada tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel) inflasi 1,26 persen itu merupakan gabungan dari indeks harga konsumen (IHK) di dua kota, yakni Palembang dan Lubuklinggau. Bahkan, jika membaca angka inflasi tahun kalender sudah melambung ke angka 5,60 persen. 

Kepala BPS Sumsel Zulkipli mengatakan pemicu tingginya inflasi di Sumsel tak lain kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang masuk pada komponen harga diatur pemerintah.

"Andil kenaikan harga bensin itu hampir 1 persen terhadap inflasi Sumsel pada September 2022," katanya, Senin (3/10/2022).

Dia menambahkan kenaikan harga BBM pun telah menimbulkan dampak lanjutan terhadap komoditas lainnya, salah satunya tarif angkutan dan transportasi.

"Semua tarif angkutan naik,termasuk juga tarif ojek online (ojol)," katanya.

Menurut Zulkipli laju inflasi Sumsel bisa saja dikendalikan dalam sisa waktu tiga bulan terakhir. Caranya, lewat intervensi pemerintah untuk menangani kenaikan harga-harga.

Dia mengemukakan bahwa pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk subsidi tarif angkutan, sehingga tidak berimbas lebih jauh terhadap harga barang di tingkatan masyarakat (end user).

"Peran pemerintah lah di sini dengan ada alokasi subsidi, maka saya rasa pengendalian inflasi bisa lebih cepat," katanya.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel sudah melakukan penetrasi ke pasar untuk pengendalian inflasi, lewat kucuran APBD untuk subsidi.

Salah satunya adalah operasi pasar di mana masyarakat bisa membeli beras seharga Rp5.000 per kilogram.

"Bahkan untuk warga yang tercatat masuk kategori kemiskinan ekstrem, kami beri beras secara gratis," katanya.

Dengan demikian, kata Deru, daya beli masyarakat dapat terjaga sehingga bisa menyesuaikan kemampuannya untuk membeli komoditas pangan lainnya.

Deru memastikan pihaknya bakal konsisten untuk menggelontorkan subsidi untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM hingga batas kemampuan APBD.

"Sampai semampunya kami, kalau mau dikumpul-kumpulkan bisa ratusan miliar rupiah [untuk subsidi]," katanya.

Gubernur pun meminta pemerintah kabupaten/kota turut melakukan aksi serupa untuk pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Erwin Soeriadimadja mengatakan saat ini yang terpenting adalah menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Pasalnya, tekanan inflasi tak hanya bersumber dari harga barang yang diatur pemerintah, seperti BBM bersubsidi, melainkan juga harga komoditas pangan.

"Kita harus bersama-sama memastikan bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan [harga] terjangkau masyarakat," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper