Bisnis.com, PADANG — Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Aula Gubernuran di Padang, Senin (19/9/2022).
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumbar Wahyu Purnama mengatakan pada Juli 2022 lalu inflasi di Sumbar tertinggi kedua di nasional dengan angka 8,02 persen. Lalu di Agustus 2022 inflasi turun menjadi 7,11 persen atau terjadi deflasi 0,95 persen.
"Melalui GNPIP kita berharap inflasi Sumbar bisa turun ke angka 5 persen. Kini dengan telah dicanangkannya GNPIP di Sumbar, kepada pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk segera menjalankan GNPIP itu di masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menjelaskan GNPIP di Sumbar dimulai dengan kegiatan penanaman bibit cabai merah yang diberikan kepada kelompok tani. Melalui penanaman cabai merah diharapkan inflasi bisa terkendali dengan baik.
Menurutnya bicara angka inflasi, angka tersebut masih jauh di atas sasaran target inflasi nasional yang sebesar 3 ± 1%, dan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi tahunan Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) yang sebesar 1,96 persen (yoy).
"Realisasi inflasi tersebut menjadikan Sumbar menjadi provinsi dengan peringkat inflasi ke-2 tertinggi secara nasional," tegasnya.
Realisasi inflasi di Sumbar sampai dengan Agustus 2022 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas volatile foods yakni cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, beras, tomat, cabai hijau, daging sapi dan beberapa jenis ikan, sebagai dampak dari keterbatasan pasokan komoditas pangan tersebut akibat curah hujan yang tinggi, kenaikan biaya produksi karena peningkatan harga pupuk dan harga pakan unggas.
Berdasarkan pemantauan harga pada minggu 1 dan ke-2 September 2022 ini, harga beberapa komoditas volatile food juga menunjukkan tren peningkatan yakni beras, daging ayam ras, daging sapi dan telur ayam ras.
Wahyu menyebutkan tekanan inflasi Sumbar juga dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas administered price, terutama angkutan udara (pada bulan Juli memiliki andil kedua setelah cabai), tarif dasar listrik, dan bahan bakar rumah tangga/LPG).
Tantangan pengendalian inflasi tahun 2022 juga semakin meningkat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal bulan September 2022 ini. "Berdasarkan data historis kami, penyesuaian harga BBM akan memberikan tekanan yang tinggi pada inflasi Sumbar," jelasnya.
Sehubungan dengan semakin tingginya risiko inflasi tersebut, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi yang lebih intensif dan extra effort dari seluruh anggota TPID untuk menjaga inflasi Sumbar agar dapat lebih terkendali, salah satunya dengan GNPIP.
Dikatakannya GNPIP merupakan bentuk aksi nyata yang bersifat nation-wide, untuk merespons tingginya tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak (volatile foods), melalui upaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sehingga harga pangan dapat dijaga stabil.
Selanjutnya Pemerintahan Pusat melalui beberapa Kementerian dan Lembaga juga telah mengeluarkan beberapa arahan dan kebijakan antara lain menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transport Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan alokasi dana perlindungan sosial.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI dan kebijakan pemerintahan pusat dimaksud, telah dilaksanakan launching GNPIP pertama kali di Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2022 yang diikuti dengan pencanangan GNPIP di provinsi lain di Indonesia.
Pada GNPIP Sumbar, ditandai dengan pencanangan gerakan menanam cabe di pekarangan dan polybag (urban farming) dan pembukaan pasar murah, penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung gerakan GNPIP, pemberian bibit cabai kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani, pencanangan gerakan memproduksi dan menggunakan pupuk organik, pembukaan klaster cabe baru dan program pendampingan digital farming serta pemberian bantuan alsintan dan saprodi.
"Kita juga menggelar pasar murah, yang dalam hal ini dikoordinir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar yang digelar di halaman kantor gubernur mulai hari ini Senin (19/9) sampai dengan 22 September 2022 mendatang," tegasnya.
Selain itu, Pencanangan GNPIP Sumbar ini disinergikan dengan peringatan hari lahir dan perayaan ulang tahun ke-77 Provinsi Sumatera Barat yang mengangkat tema “Bangkit Lebih Kuat Menuju Sumatera Barat yang Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.
"Kami berharap melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini dapat memitigasi kenaikan harga pangan sehingga terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumbar Madani, Unggul dan Berkelanjutan," harap Wahyu.
Selanjutnya Wahyu juga berharap GNPIP ini dapat dilaksanakan juga di semua kabupaten dan kota se-Sumbar.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
