Bisnis.com, PADANG - Rapat Paripurna DPRD Sumatra Barat diwarnai dengan aksi sikap pernyataan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sejumlah anggota DPRD berdiri dari kursi dan mengangkat kertas bertuliskan Menolak Kenaikan Harga BBM.
Ada dua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi Demokrat (F-Demokrat) DPRD Sumbar yang melakukan aksi tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar Nurfirmanwansyah mengatakan sejumlah alasan membuat Fraksi PKS DPRD Sumbar menyampaikan interupsi dan menyatakan penolakan BBM dalam rapat paripurna ini.
Dia menyatakan alasan penolakan itu didasarkan karena ekonomi masyarakat belum pulih pascapandemi Covid-19. Kemudian pada saat ini daya beli masyarakat sudah turun dan ditambah naiknya harga BBM membuat daya beli semakin turun.
"Kenaikan BBM ini dapat menimbulkan inflasi serta berbagai dampak terhadap ekonomi masyarakat," katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).
Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi membuat gelombang penolakan dari seluruh masyarakat baik melalui parlemen maupun yang turun langsung ke jalan.
Sementara Ketua Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar Suharjono menyatakan fraksi Demokrat menolak tegas kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi karena akan menyengsarakan rakyat.
"Kami tegas menyatakan sikap ini baik dari pusat hingga daerah. Kami bersama rakyat yang menolak kenaikan harga ini," kata anggota DPRD Sumbar Dapil Pasaman dan Pasaman Barat itu.
Dia meminta Ketua DPRD Sumbar menyampaikan keberatan ini kepada pemerintah pusat sehingga menjadi bahan pemikiran agar harga BBM bersubsidi diturunkan.
Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat Ali Tanjung mengatakan kondisi ekonomi saat ini masih morat-marit dan jangan tambah lagi beban masyarakat dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Menurut dia langkah yang tepat dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan dan ketat dalam menyaring masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar bersubsidi.
Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan usulan yang disampaikan kedua fraksi itu agar dibuat tertulis dan disampaikan ke Ketua DPRD Sumbar.
"Kita tunggu permohonan tertulis dari kedua fraksi dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
