Bisnis.com, PADANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah yang hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang, Sumatra Barat, untuk bersiap menghadapi gejolak ekonomi yang dikenal dengan deep darkness.
Tito menyebutkan melihat pada upaya yang telah dilakukan para kepala daerah yang berjibaku menjalankan pemerintahan di tengah berbagai pembatasan akibat pandemi Covid-19, memang tidak dipungkiri ada daerah yang berjalan baik, dan ada yang tidak.
"Meskipun begitu, banyak daerah saat ini telah mulai bangkit kembali seiring semakin melandainya kasus Covid-19, dan semakin meningkatnya imunitas masyarakat. Ini hal yang positif, tapi kedepan perlu diwaspadai lagi soal kondisi ekonomi," katanya, Rabu (10/8/2022).
Dia mengatakan pandemi telah mengajarkan sisi kepemimpinan yang baik. Bagaimana memanage ditengah segala keterbatasan. Semua kepala daerah mengalaminya.
"Karena itu saya sangat apresiasi kepala daerah yang telah sukses melewati masa krisis," ujarnya.
Untuk lebih memperkuat ekonomi daerah, Tito mengajak para kepala daerah untuk memberikan perhatian penuh pada sektor perekonomian melalui aktifasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan juga aktivasi Satgas Pangan Daerah masing-masing.
"Tolong tugaskan pada TPID dan satgas pangan, monitor setiap hari harga pangan. Sebab pangan ini faktor utama inflasi," kata dia.
Menurut Tito, diprediksi beberapa tahun kedepan akan terjadi gejolak ekonomi yang lebih besar, dikenal dengan istilah deep darkness. "Jadi tolong ini jadi perhatian serius. Jika ada persoalan pangan di daerahnya, itu berarti kepala daerahnya tidak bekerja," ucap Tito.
Selain itu, Mendagri juga menghimbau kepala daerah untuk dapat memanfaatkan kewenangannya dalam upaya memaksimalkan potensi daerah agar daerah mandiri secara fiskal.
Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut, Rakernas telah menghimpun beberapa rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri selaku pembina pemerintah daerah.
Beberapa poin yang menjadi catatan menurut Arya, diantaranya adalah agar berbagai upaya perubahan melalui berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat tetap sejalan dengan semangat otonomi daerah.
"Harus ada komitmen yang sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," jelas Bima. (k56)
