Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Guru Besar USU Sarankan Pemprov Sumut Bentuk 4 Program Ini untuk Tanggulangi Kemiskinan

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Elisabet Siahaan memberi empat saran kepada Pemprov Sumatra Utara untuk menanggulangi kemiskinan.
Nanda Fahriza Batubara
Nanda Fahriza Batubara - Bisnis.com 03 Juli 2022  |  19:42 WIB
Guru Besar USU Sarankan Pemprov Sumut Bentuk 4 Program Ini untuk Tanggulangi Kemiskinan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menghadiri sekaligus menyaksikan Penandatangan Kontrak dan Penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (22/1/2021). - Istimewa

Bisnis.com, MEDAN - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Elisabet Siahaan memberi empat saran kepada Pemprov Sumatra Utara untuk menanggulangi kemiskinan.

Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Sumatra Utara mengalami tren penurunan sejak lima tahun terakhir meski sempat meningkat saat pandemi Covid-19 melanda 2020 lalu.

"Jumlah penduduk miskin di Sumatra Utara mengalami kecenderungan penurunan mulai September 2015 sampai September 2021. Peran pemerintah sangat besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan," kata Elisabet melalui keterangan tertulis dikutip Minggu (3/7/2022).

Menurut Elisabet, terdapat beberapa program yang dapat dilakukan oleh Pemprov Sumatra Utara untuk menanggulangi kemiskinan.

Antara lain dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, menjadikan Sumatra Utara surga investasi, memberi kemudahan bagi masyarakat miskin mendapatkan pelayanan dasar serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, menurut Elisabet, Pemprov Sumatra Utara bisa menggencarkan operasi pasar murah bagi produk yang harganya sedang melambung.

Selain itu, Pemprov Sumatra Utara juga harus memastikan jumlah permintaan kebutuhan pokok seimbang dengan jumlah penawaran. Dinas pertanian setempat harus memantau dan memprediksi produksi suatu komoditas pertanian agar tidak berlebihan.

Caranya dengan membentuk pola tanam di sektor hulu produksi sekaligus membangun kemitraan antara petani cabai dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di sisi lain, pemerintah juga mesti mencetak penyuluh pertanian yang tangguh dan menjaga kelancaran distribusi pangan dengan optimalisasi infrastruktur.

"Tujuan menjaga stabilitas harga adalah menjamin daya beli masyarakat tidak terganggu, terkhusus masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama lainnya. Tujuannya untuk menghindari multiplayer efek dari ketidakstabilan harga," kata Elisabet.

Kemudian, Pemprov Sumatra Utara harus putar otak untuk menjadikan provinsi ini layaknya surga bagi investasi.

Dengan kata lain, pemerintah daerah didorong menjadikan Sumatra Utara sebagai provinsi yang tersohor dengan kemudahan berbisnis.

Menurut Elisabet, visi di atas dapat dicapai dengan cara membangun komitmen para pimpinan di Sumatra Utara untuk melakukan reformasi perizinan.

Kemudian juga mengefektifkan proses perizinan yang terintegrasi, mamastikan proses perizinan cepat dan tidak menyulitkan serta memberi kepastian hukum yang adil.

"Bila Sumatra Utara menjadi surga investasi, maka perekonomian semakin baik, kesejahteraan semakin meningkat," katanya.

Selanjutnya, Pemprov Sumatra Utara juga bisa menempuh pendekatan lain dalam menangani kemiskinan. Caranya dengan memberi kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Menurut Elisabet, fokus program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan dan prasarana dasar.

Pemprov Sumatra Utara disarankan menyediakan lebih banyak beasiswa bagi siswa miskin pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau universitas. Kemudian juga bisa dengan cara memberi pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma.

Lebih lanjut, Elisabet menyarankan Pemprov Sumatra Utara agar membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Program ini bertujuan mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk.

Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki berbagai program perlindungan sosial, tetapi target dan akurasinya sangat rendah sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalurannya juga terbilang lambat.

"Maka perlu strategi yang perlu pemerintah lakukan dalam menyempurnakan perlindungan bagi masyarakat miskin," kata Elisabet.

Sejak dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penyebab peningkatan tingkat kemiskinan. Termasuk di Sumatra Utara.

Berdasar data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Sumatra Utara mengalami tren penurunan kurun lima tahun terakhir. Tepatnya sejak September 2015 sampai September 2021. Persentase kemiskinan yang awalnya 10,79 persen menjadi 8,49 persen.

Sejak pandemi melanda, persentase kemiskinan Sumatra Utara sempat mengalami peningkatan pada September 2020. Peningkatannya sebesar 0,51 persen. Yakni dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 9,14 persen pada September 2020.

Penurunan mulai terlihat setelah Maret 2020. Persentase penduduk miskin yang tercatat 9,01 persen menjadi 8,49 persen pada September 2021. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumatra Utara setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, angka kemiskinan di Sumatra Utara pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional.

Berdasar data BPS, angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01 persen pada Maret 2021. Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49 persen. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumatra Utara setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Naslindo mengatakan, kenaikan angka kemiskinan dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, terdapat dua penyebab. Yaitu karena penurunan pendapatan akibat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) selama pandemi dan kenaikan harga bahan pangan.

Dua faktor itu, kata Naslindo, memicu kenaikan Angka Garis Kemiskinan di Sumatra Utara. Yakni Rp520.529 pada 2020 menjadi Rp556.437 pada 2021.

Demi memperbaiki situasi, Pemprov Sumatra Utara menempuh berbagai cara. Di antaranya melalui program bantuan sosial, bantuan petani dan nelayan, infrastruktur, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta implementasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hasilnya, kata Naslindo, Sumatra Utara duduk di posisi pertama provinsi dengan penurun angka kemiskinan tertinggi versi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk periode September 2020 - Maret 2021 (Semester I).

"Itu Semester I 2020, turun 0,13 poin. Di periode berikutnya kita turun kembali dari 9,01 persen di Maret 2021 menjadi 8,49 persen di September 2021. Mudah-mudahan seiring pulihnya ekonomi kita, angka kemiskinan bisa terus kita tekan," kata Naslindo beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemiskinan sumut
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top