Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mempertajam fungsinya terutama dalam pengawasan lembaga jasa keuangan di provinsi itu.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru saat peresmian Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK Regional 7 Sumbagsel), di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, pada Senin (27/6/2022).
“Kita tahu begitu banyak pemberitaan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi saat ini. Untuk itu kami harap fungsi mengawasi ini lebih dipertajam,” katanya.
Deru menambahkan dengan berdirinya gedung anyar OJK di Palembang, diharapkan dapat memperkuat tiga fungsi utama OJK di Sumsel, yakni mengatur, mengawasi dan melindungi.
Dia menambahkan OJK merupakan mitra yang tidak bisa lepas dari kinerja pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota.
Bahkan baru-baru ini kedua pihak telah menyelesaikan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) sehingga bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah untuk mendeteksi sejak dini berbagai persoalan ekonomi dan keuangan.
Menurut Deru, literasi keuangan di Sumsel cukup baik, terutama sektor perbankan.
“Sumsel ini wilayahya cukup luas tapi informasi tentang perbankan yang diterima masyarakat sudah tergolong baik,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Wimboh Santoso, mengatakan pihaknya terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Salah satunya, kata Wimboh, melalui kehadiran bank wakaf mikro (BWM). Pasalnya, BWM ini memang ditujukan untuk masyarakat yang belum dapat mengakses perbankan (unbankable).
“Jika Sumsel ingin memperluas BWM nanti OJK bisa support, terkait permodalan bisa dibicarakan, paling tidak dicicil,” kata dia.
Menurut Wimboh, konsep kredit sosial seperti BWM sangatlah tepat untuk masyarakat yang tingkat inklusi dan literasi keuangannya masih rendah.
.jpeg?w=300&h=221)
