Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menandatangani MoU dengan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait program smart city.
Wakil Bupati Kabupaten OKI, Djafar Shodiq, mengatakan penandatangan MoU itu menandai resminya Pemkab OKI menjadi bagian dari lokus program kota cerdas (smart city) tahun 2022.
“Kami sangat bersyukur OKI terpilih menjadi salah satu lokus daerah penerapan Program Smart City Tahun 2022,” katanya usai penandatanganan MoU secara virtual, Kamis (21/4/2022).
Shodiq mengatakan terdapat enam pilar kerangka smart city yang omprehensif seperti yang telah disusun oleh Kementerian Komuknikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Sehingga penerapan smart city di Kabupaten OKI akan maksimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” katanya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate mengatakan sebuah kota/kabupaten dapat disebut sebagai smart city bukan hanya bergantung pada banyaknya platform dan infrastruktur digital yang digunakan.
"Jika kota tersebut dapat mampu mendayagunakan data dan teknologi digital untuk membuat kebijakan dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat,” katanya.
Menkominfo menjelaskan terdapat enam pilar kerangka smart city yang komprehensif diantaranya, Smart Government, Smart Infrastructure and Downstream, Smart Economic, Smart Living, Smart People dan Smart Environment.
Lebih lanjut Menkominfo menjabarkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 telah terdapat 141 Kabupaten/Kota di Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Menuju Smart City.
"Dari 2017 hingga 2021 telah terdapat 141 Kabupaten Kota yang mendapatkan pendampingan menuju Smart City, di tahun 2022 ini akan ditambah lagi 50 Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan asistensi dari Kemenkominfo untuk penerapan Smart City,” katanya.
Kemenkominfo menyatakan akan selalu siap memberikan pendampingan asistensi terbaiknya dalam pemanfaatan teknologi digital bagi Pemda di semua level.
"Namun pendampingan dan asistensi tersebut tidak cukup apabila keinginan dan kebijakan dari Pemda belum maksimal,” katanya.
