Bisnis.com, MEDAN - Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Sumatra Utara tertinggi di Pulau Sumatera. Nilainya mencapai 91,69 persen.
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP juga ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.
"MCP kita nomor satu di regional Sumatera, sebenarnya kita belum puas, karena seharusnya bisa lebih tinggi dari itu," kata Inspektur Pemprov Sumatra Utara Lasro Marbun saat konferensi pers, Rabu (6/4/2022).
Lasro mengatakan, Inspektorat Pemprov Sumatra Utara mulai memaksimalkan pemeriksaan pengelolaan keuangan dana desa di 17 kabupaten pada tahun 2021 lalu. Program ini belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Kami juga sudah masuk ke perangkat desa, kami direspons baik masyarakat. Artinya ini bagaimana penggunaan dana rakyat melalui dana desa bisa meningkat perbaikannya," kata Lasro.
Selain itu, Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA, SMK dan SLB. Hasilnya, kata dia, banyak sekolah yang berminat untuk merubah pengelolaan dana BOS menjadi lebih baik.
"Secara psikologis, seluruh kepala sekolah berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, ini bukti nyata bahwa pemeriksaan ini bermanfaat mengubah pendirian orang," ujar Lasro.
Pada tahun 2021, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sudah tuntas 100 persen. Sedangkan untuk penyelesaian TLHP Inspektorat Sumatra Utara sudah 79 persen. Inspektorat juga sudah menyelesaikan 345 aduan masyarakat.
Pada tahun ini, lanjut Lasro, terdapat beberapa kebijakan strategis yang dilakukan pihaknya.
Antara lain meningkatkan penegakan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar aturan.
"Kami sudah memulai pencanangan zona integritas yang langsung diikuti 41 perangkat daerah di lingkup Pemprov," pungkas Lasro.
