Bisnis.com, MEDAN - Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumatra Utara Bambang Pardede berjanji pemeliharaan jalan di provinsi ini akan dilakukan secara rutin pada tahun ini.
Jika terlibat jalan yang rusak, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumatra Utara akan langsung turun memperbaikinya.
"Tahun ini, tidak ada satu meter pun jalan provinsi yang tidak ada tuannya, minimal pemeliharaan rutin. Kami mau 2022 jalanan provinsi kita zero hole," kata Bambang saat menggelar konferensi pers, Rabu (12/1/2022).
Seperti diketahui, kondisi jalan provinsi di Sumatra Utara selama ini dikenal buruk. Bahkan, perbedaan begitu terasa bagi pengendara asal provinsi lain ketika memasuki Sumatra Utara.
Untuk itu, Pemprov Sumatra Utara menganggarkan Rp2,7 triliun demi membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan sepanjang 450 kilometer.
Proyek ini ditargetkan rampung pada 2023 mendatang melalui skema pembayaran multiyears dengan metode rancang dan bangun atau design-build.
Jalan provinsi di Sumatra Utara tercatat 3.005 kilometer. Menurut Bambang, saat ini 75 persen di antaranya berkondisi mantab. Sedangkan 25 persen lagi atau 750 kilometer sebaliknya.
Bambang mengatakan, skema pendanaan multiyears dengan metode design-build dipilih demi mengejar target penyelesaian proyek.
"Juga efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali) dan waktu pelaksanaan yang simultan dan paralel sehingga efektif dan ekonomis dari segi waktu dan biaya," kata Bambang.
Menurut Bambang, dibutuhkan dana lebih dari Rp5 triliun untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak di Sumatra Utara.
"Hitungan kami angkanya sangat besar. Lebih dari Rp5 triliun," katanya.
Bambang mengatakan, pandemi Covid-19 membuat rencana pembangunan di daerah terhambat. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Di sisi lain, penurunan kondisi jalan mencapai 2,5 persen tiap tahunnya. Hal ini juga faktor pertimbangan bagi Pemprov Sumatra Utara memilih skema pendanaan multiyears.
Sebab jika menggunakan skema konvensional, maka proyek tersebut dikhawatirkan tidak memenuhi target waktu penyelesaian.
Menurut Bambang, skema ini juga dipiliu untuk mendukung akses konektivitas jalan provinsi menuju kawasan pariwisata, sentra produksi, akses perkotaan dan daerah tertinggal.
"Sehingga diharapkan dapat memajukan perekonomian di Provinsi Sumatra Utara," kata Bambang.
Adapun di antara ruas jalan yang akan dibangun adalah jalan Kuala - Simpang Marike di Kabupaten Langkat (akses kawasan wisata Bukit Lawang), ruas Jalan Tanjung Balai - Pasar I - batas Kabupaten Labuhanbatu Raya di Kabupaten Asahan (akses menuju sentra pertanian), ruas Jalan Gonting - Janji Raja di Kabupaten Samosir (akses KSPN Danau Toba).
Kemudian ruas Jalan Silimbat - Parsoburan di Kabupaten Toba (jalan pintas menuju KSPN Danau Toba), ruas jalan Sibuluan - Aek Horsik di Kabupaten Tapanuli Tengah, ruas Jalan Sipenger - Marancar - Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan, ruas jalan Pematangsiantar - Pematang Raya di Kabupaten Simalungun, ruas jalan Aek Godang - Sihaporas di Kabupaten Padang Lawas.
Selain infrastruktur jalan, terdapat sekitar 389,2 meter infrastruktur jembatan dan 71.000 meter infrastuktur drainase yang juga akan dibangun mulai tahun 2022.
Di antaranya Jembatan Idano Oyo pada jalan provinsi ruas Hilimbuasi - Mandrehe di Kabupaten Nias Barat dan Jembatan Bandar Pulo pada jalan provinsi ruas Simpang 3 Namu Unggas Tangkahan di Kabupaten Langkat.
