Bisnis.com, PADANG - Lambannya pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru jadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat didorong untuk serius menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan persoalan tanah adalah persoalan vital dalam pembangunan jalan tol itu, sehingga perlu segera diselesaikan. Melihat ke daerah lain, pengerjaan jalan tol berjalan dengan baik.
"Pemprov Sumbar harus serius soal jalan tol ini. Jangan biarkan pengerjaan berjalan lamban. Karena untuk soal pengerjaan jalan tol ini, cuma di Sumbar yang mengalami kendala," katanya, dalam kunjungan kerja di Padang, Jumat (26/11/2021).
La Nyalla menyebutkan penting persoalan itu segera diselesaikan, karena dengan adanya jalan tol di Sumbar ini, akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau pelaku UMKM.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan program pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kebaikan masyarakat karena itu harus menguntungkan semua pihak, termasuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
"Jalan tol ini kita bangun, siapapun tidak boleh rugi. Semua harus mendapatkan manfaat. Kedatangan DPD RI memberikan penguatan bagi kita di Sumbar," tegasnya.
Mahyeldi mengatakan dalam pembangunan jalan tol tersebut melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Sumbar bertugas untuk sosialisasi program kepada masyarakat.
"Tugas ini sudah kita laksanakan bersama bupati dan wali kota sepanjang jalur yang akan dilewati oleh tol," ujarnya.
Setelah sosialisasi, kementerian PU PR menetapkan trasenya kemudian ditetapkan penlok. Setelah itu baru BPN melakukan pembebasan lahan.
Mahyeldi mengklaim untuk pembangunan tol tersebut tidak ada masyarakat yang tidak setuju karena sudah ganti untung.
Sementara itu, Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya, Marthen Robert Singal mengatakan pembebasan lahan merupakan domain dari BPN karena itu pihaknya tidak bisa mengelaborasi lebih jauh.
Namun terkait konstruksi, HK benar-benar memperhatikan kondisi tanah. Dia mengakui ada beberapa titik tanah yang merupakan rawa dengan kedalaman mencapai 20 meter. Pihaknya telah melakukan tindakan untuk penguatan sehingga konstruksi badan jalan tidak terganggu.
Sementara itu untuk usaha masyarakat, dalam setiap 50 kilometer tol akan dibuat satu rest area yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha kecil dengan difasilitasi pemerintah daerah.
"Setiap rest area disediakan 150 kios untuk usaha kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi untuk 100 km akan ada 300 kios untuk usaha kecil ini," katanya.
Hingga saat ini Marthen mengatakan lahan yang telah bebas pada seksi I Padang-Sicincin sebanyak 36 persen setara 13,18 kilometer dari 36,6 kilometer panjang ruas pada seksi I.
Namun dari 13,18 kilometer itu baru 5,5 kilometer yang baru bisa dibangun dengan rigid beton yang telah selesai baru 4,2 kilometer. Sementara sekitar 7,8 kilometer lagi belum bisa dibangun karena ada spot yg belum bebas sehingga tidak ada akses masuk.
Konstruksi total hingga saat ini telah mencapai 45,52 persen yang didukung pengadaan semua bahan yang dibutuhkan yang telah didatangkan 99 persen.
"Jadi untuk pengerjaan tol tetap berlanjut di lahan yang telah berhasil dibebaskan," tutupnya. (k56)
