Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta pemerintah pusat memberi setidaknya 30 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kepada provinsi.
Permintaan ini disampaikan Edy kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat rapat di Medan, Rabu (17/11/2021).
Menurut Edy, DBH sektor perkebunan akan menambah kemampuan Pemprov Sumatra Utara untuk melakukan pembangunan.
"Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumatra Utara," kata Edy.
Pada kesempatan ini, Edy memaparkan tentang jumlah UMKM di Sumatra Utara yang mencapai 1,1 juta unit. Jumlah itu terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Sektor UMKM ini mampu menyerap pekerja hingga 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM juga menjadi cara Pemprov Sumatra Utara mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Langkah antisipasi Sumatra Utara di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian," katanya.
Sementara itu, Ma’ruf Amin mengimbau tiap pemerintah daerah mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Ma’ruf juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung padanya.
"Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan," ujar Ma’ruf.
