Bisnis.com, PALEMBANG -- Perjuangan dan kerja ekstra keras dijalani petugas administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.
Keluar masuk desa, menyusuri sungai hingga mendatangi warga dari rumah ke rumah, mereka memastikan masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI) menerima layanan administrasi kependudukan.
Maklum saja Kabupaten OKI memiliki luas wilayah lebih dari 19.000 kilometer dengan 75 persen bertipologi perairan dan rawa.
Tak selesai disana, seperti pindah kantor mereka membawa seperangkat komputer hingga alat perekaman KTP-elektronik.
Tak mudah memang bertugas di pedalaman. Gangguan sinyal, listrik, aksesibilitas wilayah serta sejumlah keterbatasan lain menjadi kendala.
Kepala Disdukcapil OKI Hendri mengatakan OKI memiliki program jemput bola ke desa sehari jadi (Jalades Semedi).
“Sudah berjalan selama dua tahun terakhir. Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat OKI yang belum memiliki dokumen kependudukan,” katanya, Rabu (15/9/2021).
Pelayanan Jalades Semedi juga menyasar warga berkebutuhan khusus yang sulit melakukan perekaman di kantor Dukcapil.
Untuk melayani mereka, kata dia, petugas harus sabar, mengarahkan gaya hingga foto terbaik sesuai standar perekaman.
Itulah sepintas cara Pemkab OKI memberi perhatian khusus, kepada warganya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.
Beberapa terobosan seperti Jalades Semedi, Layanan kependudukan berbasis online, Lakon Mandira, Pandu Samara, yakni pemberian dokumen kependudukan bagi pasangan baru menikah bekerjasama dengan Kantor Kementrian Agama.
Ada juga Inovasi Pondok Duren, yakni penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dissabilitas, lansia, kelompok miskin, marjinal dan penduduk rentan lainnya.
Dia mengatakan dokumen kependudukan tersebut bahkan diantar langsung ke rumah-rumah dengan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
“Upaya ini karena Bupati Iskandar sadar betul bahwa administrasi kependudukan adalah kunci intervensi program pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Hendri, jika tidak tercatat di adminduk, masyarakat akan terlompati saat ada program yang harusnya menjadi haknya.
“Jadi tugas kami memberi layanan kependudukan itu,” papar dia.
