Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemda di Sumsel Ajukan Pinjaman PEN Rp1,49 Triliun

Pinjaman yang diajukan 5 pemerintah di Sumatra Selatan (Sumsel) itu melalui program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Daerah yang dibentuk pemerintah pusat sejak 2020.
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatra Selatan mengajukan pinjaman senilai total Rp1,49 triliun untuk memulihkan ekonomi sekaligus membangun infrastruktur di sejumlah daerah.

Pinjaman yang diajukan 5 pemerintah di Sumatra Selatan (Sumsel) itu melalui program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Daerah yang dibentuk pemerintah pusat sejak 2020.

Direktur Kapasitas & Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bhimantara Widyajala mengatakan pinjaman PEN Daerah bertujuan untuk membantu pemda menutup defisit APBD akibat pandemi Covid-19.

“Dengan demikian pemda pun diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana di daerahnya sesuai sektor yang diprioritaskan,” katanya dalam webinar sharing knowledge terkait pinjaman daerah yang digelar Ditjen Perbendaharaan Kanwil Sumsel, Senin (14/6/2021).

Adapun kelima pemda yang mengusulkan pinjaman tersebut, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Pemkab Lahat dan Pemkot Palembang.

Menurutnya, pemda harus memenuhi kriteria yang ada dalam keputusan menteri keuangan (KMK) dalam pengajuan pinjaman. 

“Pengajuan dari Pemkab Lahat dan Pemkot Palembang belum sesuai KMK, sehingga perlu membenahi usulan, salah satunya terkait tenor untuk pinjaman yang diminta,” katanya.

Dalam Pinjaman PEN Daerah, pusat memberikan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun, 5 tahun dan 8 tahun. Besaran suku bunga yang dipatok pun mengikuti tenor tersebut.

“Suku bunganya relatif rendah hanya 1 digit. Untuk 3 tahun sebesar 5,3 persen, tenor 5 tahun sebesar 5,66 persen dan 8 tahun sebesar 6,19 persen,” katanya.

Bhimantara mengemukakan pihaknya telah menerima usulan pinjaman dari 81 pemda di Tanah Air per 11 Juni 2021. Adapun nilai total pinjaman mencapai Rp31,41 triliun.

Sementara pusat mengalokasikan dana dari APBN senilai Rp10 triliun untuk Pinjaman PEN Daerah tersebut. 

Program pinjaman itu juga didukung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dengan sumber dana dari perusahaan senilai Rp10 triliun. 

“Prediksi kami terdapat 8 pemda yang akan menandatangani loan agreement pada minggu pertama Juli 2021,” katanya.

Merujuk pada catatan Kemenkeu, minat pemda terhadap pinjaman PEN daerah meningkat jika dibandingkan tahun lalu.

Pada 2020, pusat menerima pengajuan pinjaman dari 30 pemda senilai total Rp19,13 triliun. Pemprov Sumsel pun tercatat juga telah menerima fasilitas pinjaman pada tahun lalu senilai Rp507,96 miliar. 

Dia mengemukakan Pemprov Sumsel menggunakan dana yang dipinjam tersebut untuk infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan kawasan pariwisata.

Mayoritas Bangun Jalan dan Jembatan 

Sementara itu Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan pemda mayoritas menggunakan pinjaman PEN daerah untuk sektor jalan dan jembatan.

“Ada 3.1111 kegiatan yang disetujui menggunakan dana pinjam PEN daerah yang mayoritas untuk sektor jalan dan jembatan, sumber daya air dan pendidikan,” katanya.

Dia mengatakan sektor-sektor tersebut  sudah jadi agenda rutin serta prioritas belanja infrastruktur pemda.

Menurut Edwin, pinjaman daerah dapat menambah kapasitas fiskal daerah sehingga terdapat kepastian alokasi untuk pendanaan infrastruktur.

“Jika pemda hanya mengandalkan APBD maka alokasi untuk pembangunan infrastruktur dengan nilai besar jarang sekali dianggarkan sekaligus,” katanya.

Belum lagi, menurut dia, sumber pemasukan APBD seperti transfer ke daerah bergantung pada realisasi pendapatan negara. 

Bupati Kabupaten Muba Dodi Reza Alex mengatakan pemkab telah memanfaatkan fasilitas pinjaman dari PT SMI senilai total Rp610 miliar. Pemkab telah bekerjasama dengan perseroan sejak 2018.

“Kalau menunggu APBD tentu [pembangunan infrastruktur] tidak akan bisa dipenuhi dalam waktu cepat,” katanya.

Dodi memaparkan pemkab menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun jalan di sejumlah ruas strategis dan daerah yang masih terisolir. 

Menurut dia sumber pendanaan dari pinjaman SMI lebih murah ketimbang fasilitas kredit perbankan. 

“Kami pernah mendapat tawaran kredit BPD suku bunganya 11—12 persen, ini cuma 6 persen,” kata Dodi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper