Bisnis.com, PADANG - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI mengusung langkah percepatan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mendorong kepastian regulasi mengenai leading sector pengelolaan danau.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa dengan adanya regulasi itu, maka soal pengelolaan danau bisa lebih jelas, termasuk dalam pembagian tugas dan peran yang jelas bagi semua kementerian/lembaga.
"Hal ini telah kami inisiasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang saat ini akan segera diproses Sekretariat Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi,” kata Suharso, saat melakukan peninjauan ke Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Kamis (8/4/2021).
Suharso juga menyebutkan selain itu juga diperlukan sinkronisasi data spasial yang sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah, serta penyelesaian kepastian tata ruang kawasan danau dan zonasinya.
Termasuk penetapan deliniasi danau dan sempadan danau sebagai dasar dalam merencanakan program/kegiatan di danau dan sekitarnya.
Karena sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional merupakan salah satu Proyek Prioritas Nasional untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
Hingga 2024, kebijakan penyelamatan danau prioritas nasional, baik perencanaan maupun tataran implementasi, telah disusun dengan mengakomodasi sektor-sektor kunci terkait.
Di antaranya pengendalian kerusakan danau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tampungan alami yang direvitalisasi oleh Kementerian PUPR, pengembangan perikanan tangkap darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah Aliran Sungai pada wilayah sungai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta fasilitasi budi daya pertanian berkaidah konservasi/ramah lingkungan oleh Kementerian Pertanian.
Begitu juga di Danau Maninjau yang merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional, yang perlu untuk segera diselamatkan, karena cukup sering terjadi kematian ikan dalam jumlah yang begitu banyak.
Suharso menjelaskan berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tercantum dalam Policy Brief LIPI (2020).
Dimana secara berangsur-angsur, kondisi Danau Maninjau menurun, termasuk penurunan status trofik Danau Maninjau dari oligotrofik pada 1929 menjadi Hipereutrofik pada 2016 yang menunjukkan bahwa kualitas air danau tercemar berat dengan keramba jaring apung sebagai kontributor terbesar pencemaran Danau Maninjau.
Sejumlah isu lainnya, seperti inkonsistensi dan tidak terkendalinya pemanfaatan tata ruang, ekosistem badan air yang kurang terjaga, penurunan kuantitas dan kualitas sumber air danau, hingga kerusakan keanekaragaman hayati menjadi tantangan pengelolaan Danau Maninjau.
“Untuk itu Bappenas mengusung langkah percepatan penyelamatan danau dengan mendorong kepastian regulasi mengenai leading sector pengelolaan danau. Hal itu telah kami inisiasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang saat ini akan segera diproses Sekretariat Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi,” tegas Menteri Suharso.
Dikatakannya, selain menyandang predikat Danau Prioritas Nasional, Danau Maninjau juga tercatat sebagai Kawasan Strategis Nasional berbasis lingkungan hidup.
Pemulihan dan pengelolaan berkelanjutan dari Danau Maninjau harus cepat ditangani dengan sinergi dan integrasi agar kerusakan yang terlanjur terjadi tidak semakin berdampak luas, tidak hanya kepada keberlanjutan ekosistem danau, tetapi juga penghidupan masyarakat di sekitarnya dan perekonomian.
Apalagi dengan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Danau Maninjau sejak 1983 telah memberikan manfaat kelistrikan yang besar, menjadi interkoneksi antara Sumatra Barat, Riau, Jambi, Palembang, dan Lampung.
Selain itu, Danau Maninjau juga termasuk dalam 5 Danau Terindah di Dunia (versi World Atlas, 1990) yang menghasilkan pertumbuhan pariwisata di angka 58 persen dan saat ini telah memiliki 38 objek wisata di sekitar danau.
Kementerian PPN/Bappenas memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk pengelolaan Danau Maninjau menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian Dialog Pra-Rakorgub, Rakorgub, Rakortekrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Penyusunan RKP 2022.
Pembahasan belanja kementerian/lembaga, dana transfer, APBD, SBSN, BUMN, dan kerja sama dengan mitra pembangunan juga menjadi sorotan pembahasan terkait pengelolaan danau di Indonesia.
Dia menegaskan mengingat pentingnya peran dan fungsi danau dalam pembangunan ekonomi, Suharso mengajak pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan danau di tingkat tapak untuk bekerja sama dan terus berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan ekosistem danau.
"Dengan begitu, kerusakan danau dapat ditangani secara maksimal, fungsi dan ekosistemnya dapat dipulihkan, dan keberadaannya dapat dimanfaatkan optimal, dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan,” ujar Suharso. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
