Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPPU Minta Pemda di Sumut Bikin Perda Kemitraan Ritel Modern dengan UMKM

KPPU juga mengingatkan kepala daerah yang baru menjabat menerapkan iklim persaingan usaha yang sehat.
Cristine Evifania Manik
Cristine Evifania Manik - Bisnis.com 05 Maret 2021  |  10:16 WIB
Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ramli Simanjuntak, Jumat (5/3 - 2021).
Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ramli Simanjuntak, Jumat (5/3 - 2021).

Bisnis.com, MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) di 33 kota/kabupaten di Sumatra Utara. Surat tersebut berisi usulan kepada Pemda membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan pasar retail modern wajib bermitra dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Usulan KPPU ini merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Utara No. 188.54/5/INST/2020 tentang Dukungan Pemasaran Bagi Produk Usaha Kecil dan Menengah Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Rest Area di Provinsi Sumatera Utara.

"Kita dorong Pemprov membuat regulasi pasar modern wajib bermitra dengan UMKM. Gubernur Sumatra Utara sudah mengeluarkan instruksi tahun lalu dan saya sudah surati seluruh Pemda," kata Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ramli Simanjuntak, Jumat (5/3/2021).

Ramli menuturkan salah satu Kota yang merespon baik usulan tersebut adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. KPPU optimistis Perda tersebut selesai dibentuk di seluruh kota/kabupaten Sumut pada akhir tahun 2021 ini.

Selain regulasi yang mengatur kemitraan UMKM dengan pasar retail modern berjaringan, KPPU juga meminta Pemda mengatur kemitraan UMKM dengan platform e-commerce karena kerap kali pelaku UMKM dirugikan.

Sementara itu, KPPU juga mengingatkan kepala daerah yang baru menjabat menerapkan iklim persaingan usaha yang sehat. Ramli meminta agar tidak ada persekongkolan tender dalam proyek pengadaan barang dan jasa kedepannya.

"Seluruh kepala daerah jika ada pengadaan barang dan jasa, jangan bersekongkol. Kami bisa menyelidiki itu. Kami sudah bekerja sama dengan KPK," tambah Ramli.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPPU merencanakan sosialisasi kepada jajaran pemda. KPPU juga siap melakukan konsultasi.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi telah melantim 11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Jumat (26/2/2021) lalu. Kesebelas Kepala Daerah tersebut diantaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

Selanjutnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat, Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Toba.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu sumut
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top