Bisnis.com, PALEMBANG – Sebagian petani di Sumatra Selatan mengaku sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga membuat proses tanam kurang optimal.
Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pemuda Tani Sumsel, Khoiril Sabili, mengatakan kesulitan mendapat pupuk bersubsidi terjadi sejak masa tanam awal tahun 2021.
“Pupuk yang diberikan jumlahnya beda dari yang biasa diterima, untuk sekarang agak sulit,” katanya, Selasa (23/2/2021).
Menurut Khoiril, sebagian besar petani di daerahnya mengandalkan pupuk nonsubsidi lantaran alokasi untuk subsidi yang terbatas.
Dia menyebutkan petani pun harus mengeluarkan biaya lebih lantaran terdapat selisih harga sekitar Rp40.000 per kilogram, jika dibandingkan pupuk bersubsidi.
“Kami mengharapkan pupuk ini jangan langka. Sudah yang subsidi tidak dapat, ini yang nonsubsidi juga sulit didapat,” kata dia.
Senada, Wawan Darmawan, petani dari Desa Muara Telang, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, membenarkan bahwa terjadi kelangkaan pupuk saat musim tanam Januari hingga Februari.
Keadaan ini dikeluhkan petani lantaran pemerintah menargetkan terjadi kenaikan produksi.
“Pupuk subsidi itu sangat terbatas, jumlahnya tak seberapa. Sehingga petani banyak yang nonsubsidi, tapi kenyataannya kami juga sulit mendapatkannya,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Saifullah Lasindrang, mengatakan, perusahaan menyalurkan pupuk subsidi sesuai mekanisme yang ditentukan pemerintah.
Pada 2021, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel.
“Tugas kami memastikan 100 persen pupuk itu tersalurkan selama Januari hingga Desember 2021,” katanya.
Terkait kebutuhan petani, Pusri juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang mana kapasitas produksi perusahaan dipastikan akan memenuhi kebutuhan Sumsel.
“Kami pun sudah menyakinkan Pemprov Sumsel bahwa siap mendukung target masuk tiga besar lumbung pangan nasional,” kata dia.
Terpisah, Vice President (VP) Humas PT Pusri Palembang, Soerjo Hartono, menambahkan distribusi pupuk subsidi sesuai dengan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang dikelola Kementerian Pertanian.
Penerapan sistem e-RDKK ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.
Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Pusri mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
Sejauh ini, Pusri memastikan stok pupuk subsidi tersedia sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Selain menjamin terpenuhinya stok pupuk di kios pengecer, Pusri juga memastikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terjadi penyelewengan dan kelangkaan pupuk.
Untuk wilayah Sumatera Selatan, Soerjo mengatakan bahwa sampai dengan 8 Februari 2021, penyaluran pupuk urea subsidi mencapai 11.607,30 ton dan pupuk NPK Subsidi telah tersalurkan sebesar 10.657,55 ton.
