Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sumsel Pastikan Status Lahan Pelabuhan Tanjung Carat Aman

Status lahan untuk pelabuhan laut dalam di Kabupaten Banyuasin itu merupakan hal penting menuju pembangunan yang ditarget ground breaking pada akhir tahun ini.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 21 Februari 2021  |  17:15 WIB
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi (kiri) menyimak pemaparan Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan) terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. istimewa
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi (kiri) menyimak pemaparan Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan) terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan memastikan lahan seluas 461 hektare untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat telah berstatus clean and clear.

Status lahan untuk pelabuhan laut dalam di Kabupaten Banyuasin itu merupakan hal penting menuju pembangunan yang ditarget ground breaking pada akhir tahun ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan dengan status kepemilikan lahan yang jelas, impian masyarakat Sumsel untuk memiliki pelabuhan besar segera menjadi kenyataan. 

“Dan lahan itu tidak ada satu pun menggunakan tanah pihak lain. Ini semua milik Pemprov Sumsel seluas 461 hektare,” katanya saat menerima kunjungan menteri perhubungan di Palembang, Sabtu (20/2/2021).

Deru memerinci dalam studi kelayakan yang dibuat PT Pelindo II (Persero), tanah itu termasuk area pengguna lain yang telah diberikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), yang tertera dalam  surat nomor 806 Tahun 2014. 

Kementerian pun, kata gubernur, telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) pelabuhan pada tahun 2016. Berdasarkan catatan, terdapat lahan seluas 600 ha yang kemudian dipotong untuk kebutuhan jalan sehingga luas lahan bersih menjadi 461 ha. 

Sesuai rancangan awal dalam RIP, Pelabuhan Tanjung Carat akan dibangun dengan draft kedalaman 12 meter--15 meter. 

“Jalan penunjang ke pelabuhan sejauh 7 Km juga sudah disetujui Kementerian PUPR bahkan sudah dilakukan pengerjaan permulaan di jalan tersebut,” kata Deru.

Dia melanjutkan ada pula opsi kedua dengan draft kedalaman 5 meter--6 meter, namun harus dilakukan pelepasan kawasan hutan kembali, dan mengajukan permohonan kembali kepada KHLK.

“Kami tentu ingin desain pertama karena  pemeliharaannya tidak mahal dibandingkan dengan draft 5 meter--6 meter. Apalagi jarak opsi kedua ini masih jauh dengan laut lepas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, kepastian status lahan, kedalaman dan sendimentasi merupakan poin yang harus dipastikan sebelum pembangunan pelabuhan.

“Oleh karena itu status kepemilikan tanahnya harus benar-benar beres. Kepemilikan tanah ini menjadi suatu kunci supaya kita lebih confidence,” kata dia.

Menurut Budi, Pelabuhan Tanjung Carat akan menjadi salah satu hub pelabuhan di Tanah Air. 

Dia melanjutkan, Presiden RI Joko Widodo pun menginginkan agar pelabuhan dapat segera dibangun dan selesai pada tahun 2023.

“Kita punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan semua proses pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” kata Budi.

Diketahui, Pelabuhan Tanjung Carat nantinya akan menjadi gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA). Pelabuhan tersebut diharapkan dapat terwujud sehingga kegiatan ekspor Sumsel nantinya tak lagi melalui Bengkulu atau pun Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumsel
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top