Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumsel Bidik PAD Rp1 Triliun dari PBBKB Sektor Perairan

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan selama ini PBBKB didominasi kendaraan di darat, padahal transportasi perairan yang melintasi Sungai Musi di provinsi itu juga merupakan wajib pungut dari pajak bahan bakar.
gubernur Sumsel Herman Deru (tengah) memberikan pernyataan terkait Satgas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sektor Perairan di Sumsel. Bisnis-Dinda Wulandari
gubernur Sumsel Herman Deru (tengah) memberikan pernyataan terkait Satgas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sektor Perairan di Sumsel. Bisnis-Dinda Wulandari

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan membidik raihan pendapatan daerah atau PAD hingga Rp1 triliun dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di sektor perairan.

Optimalisasi pendapatan pajak di sektor perairan itu mulai dilakukan setelah pemprov meninjau rendahnya kontribusi sumber pendapatan itu selama ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan selama ini PBBKB didominasi kendaraan di darat, padahal transportasi perairan yang melintasi Sungai Musi di provinsi itu juga merupakan wajib pungut dari pajak bahan bakar.

“Pengawasan PBBKB yang di perairan ini belum optimal, makanya kita harus bentuk satgas (satgas) untuk mendeteksinya,” katanya, Kamis (11/2/2021).

Deru mengatakan pemprov pun menggandeng sejumlah pihak, seperti TNI, Polri dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang untuk bergabung dalam tim Satgas Pengawasan PBBKB di sektor perairan Sumsel.

Gubernur menegaskan tim tersebut dapat fokus mengontrol PBBKB di sektor perairan. Menurutnya, pengawasan terhadap lalu lintas kapal di sungai tidak sulit. “Kerjanya sederhana saja,semua kapal punya GPS jadi bisa kita kontrol, tinggal keseriusan dari satgas untuk mengawasinya,” katanya.

Dia mengemukakan tim pengawasan tersebut juga nantinya perlu dibekali armada khusus selama bertugas.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Neng Muhaibah, mengatakan sharePPBKB sektor perairan hanya sekitar 3% dari total penerimaan pemda.

“Sedangkan kita tahu banyak sekali kapal yang melintasi Sungai Musi,jadi kami yakin bisa menggali penerimaan lebih banyak setelah adanya satgas ini,” katanya.

Neng menjelaskan PBBKB sektor perairan merupakan potensi yang belum tergali selama ini. Dia mengatakan pihaknya harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satunya lewat PBBKB.

Apalagi, realisasi pajak tersebut pada 2020 turun menjadi sekitar Rp700 miliar lantaran pandemi Covid-19.  “Sebelum pandemi bisa Rp900 miliar, karena kita tahu sektor otomotif merupakan salah satu yang terdampak,” katanya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper