Bisnis.com, KEPULAUAN MENTAWAI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, menggenjot penanaman bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yakni bambu agar listrik yang dihasilkan bisa menjangkau lebih luas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait mengatakan saat ini dari tiga PLTBm yakni di Desa Madobag, Desa Saliguma, dan Desa Matotonan telah mampu mengaliri listrik untuk 1.244 keluarga.
"Kita ingin PLTBm ini bisa memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Mentawai. Jadi direncanakan pada tahun 2021 nanti akan melakukan penanaman bibit bambu dengan anggaran Rp10 miliar. Tujuannya agar bahan baku lebih banyak lagi tersedia," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Senin (19/10/2020).
Dia menjelaskan anggaran Rp10 miliar itu nantinya diperuntukan untuk menanam bambu di atas lahan seluas 364 hektare. Dimana akan ada sebanyak 11.545 batang yang akan ditanam bambu per hektarnya, sehingga keseluruhan bibit bambu yang akan ditanam itu mencapai 40.602.380 batang.
Sementara saat ini bambu yang digunakan untuk mengoperasikan PLTBm di tiga desa itu dari bambu masyarakat lokal dengan jumlah 144.000 batang. Jumlah itu diperkirakan masih mampu untuk menopang operasional PLTBm di Mentawai hingga 2 tahun mendatang.
Menurutnya waktu 2 tahun tidaklah lama, maka dari itu Pemkab di Kepulauan Mentawai mengambil langkah untuk menambah lahan penanaman bambu agar PLTBm Mentawai benar-benar dapat jadi sebuah harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mengimpikan pasokan listrik yang memadai.
"Selama ini masyarakat Mentawai menggunakan listrik itu dari diesel itu pun dayanya sangat kecil. Sehingga sulit untuk menonton televisi dan tidak bisa menikmati fasilitas lainnya," sebut dia.
Naslindo mengakui jika tidak ada pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, maka penanaman bambu telah dilakukan pada tahun ini karena memang telah dianggarkan untuk memperluas tanaman bambu di Mentawai sebagai penunjang kemajuan PLTBm di Mentawai.
Selain telah menganggarkan penambahan penanaman bambu pada 2021 mendatang, Pemkab Kepulauan Mentawai juga memiliki rencana untuk membuat lahan inti. Tujuannya menjadi bahan cadangan, bila sewaktu-waktu bambu dari masyarakat menipis.
"Saya tidak ingin bila terlalu bergelantungan bahan baku dari masyarakat harga bambu bisa dimanfaatkan dengan alasan minta kenaikan harga bambu. Jadi lahan inti saya rasa perlu dan hal ini akan dibahas lebih lanjut," tegas dia.
PLTBm Entaskan Kemiskinan di Mentawai
Adanya semangat dari Pemkab Kepulauan Mentawai ini, karena keberadaan PLTBm tidak hanya bicara soal listrik semata. Tapi ada ekonomi di sana yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Seperti bambu, selama ini bambu hanyalah seperti tanaman liar yang tumbuh bahkan bisa dikatakan tidak memiliki nilai jual kecuali diolah jadi kerajinan atau industri.
Tapi dengan adanya PLTBm telah membuat bambu di Mentawai jadi bernilai, setidaknya Rp700 per kilogram bambu bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk menambah nilai rupiah bagi kebutuhan suatu keluarga.
"Harga beli bambu Rp700 per kilogram itu sebenarnya bila dihitung soal bisnisnya bagi kita tidak ada ekonomisnya. Malah kita sebenarnya yang terus menutupi sejumlah kekurangan biaya produksi karena memang PLTBm ini disubsidi oleh pemerintah," ujar dia.
Alasan kenapa Pemkab Kepulauan Mentawai membeli harga bambu Rp700 per kilogram itu, karena telah ada desakan dari masyarakat agar bambu mereka jangan dibeli Rp450 kilogram sebab dianggap terlalu murah.
Lalu setelah dipikir-pikir, Lanjut Naslindo, mengingat PLTBm di Mentawai disubsidi setidaknya dengan adanya kenaikan harga baku bambu itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat serta secara perlahan bisa mengentaskan kemiskinan.
Apalagi dari 144.000 batang bambu yang ada saat ini pun merupakan milik masyarakat atau memang sudah ada di perkebunan masyarakat lokal. Jadi selama ini untuk mengoperasikan PLTBm ini perusahaan daerah membeli bambu dari masyarakat.
Belum Mengharapkan PAD
Naslindo mengaku dengan adanya PLTBm itu Pemkab Kepulauan Mentawai belum memikirkan soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal yang direncanakan kini adalah memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat semaksimal mungkin, sehingga bisa memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
"Sekarang kan anak-anak lagi belajar jarak jauh, ketersedian listrik adalah hal terpenting. Inilah yang kita maksud untuk membantu masyarakat saja dulu di tahap awal ini dan belum bicara PAD," jelas dia lagi.
Begitu juga soal PLTBm yang disubsidi, Pemkab Kepulauan Mentawai juga merencanakan akan mendorong pelaku kerajinan atau industri untuk terus berkembang. Sebab dengan berkembangnya pelaku usaha maka akan terjadi peningkatan kebutuhan listrik.
Naslindo pun memperkirakan jika pelaku kerajinan beroperasi dengan baik maka akan terjadi konsumsi listrik sebesar 70 persen. Nah jika hal ini jalan maka kedepan PLTBm tidak disubsidi lagi.
Serta soal tenaga kerja, bahkan pekerja yang ada di tiga lokasi PLTBm itu 80 persennya adalah masyarakat lokal. Mereka semua telah dilatih untuk mengoperasikan PLTBm, nantinya mereka diharapkan untuk bisa jadi ujung tombak keberlangsungan PLTBm di Mentawai dimasa mendatang.
"PLTBm ini adalah satu-satunya ada di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara ini. Jadi saya berharap betul masyarakat turut menjaga dan mendukung keberadaan PLTBm ini," pintanya.
Sanggahan PLTBm yang Disebut Redup
Adanya ungkapan itu, Naslindo mengakui sering mendapat pemberitaan dari sejumlah media yang menyebutkan bahwa aktivitas PLTBm lagi redup karena tidak ada lagi ketersediaan bahan baku, dan malah mengoperasikan diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak solar.
Padahal logika nya secara teknologi, kata Naslindo, bila mesin itu dibuat untuk bekerja dari bambu maka hanya bambulah yang bisa menjalankan mesinnya dan tidak bisa dari minyak solar.
"Memang kita membutuhkan solar, itu kan untuk mengisi bensin untuk mesin itu bisa jalan. Artinya minyak solar itu jadi pancingan mesin untuk beroperasi karena begitu SOP nya," ungkap dia. (k56)
