Bisnis.com, PALEMBANG - Pemprov Sumatra Selatan menargetkan sebanyak 2.724 pegawai honorer di lingkungan pemerintahan tersebut mendapat jaminan ketenagakerjaan pada tahun depan.
Edwar Juliartha, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel, mengatakan ribuan tenaga honorer atau non-ASN tersebut bekerja di 48 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumsel.
“Kami mendukung upaya perlindungan ketenagakerjaan untuk honorer, mudah-mudahan semua bisa terlindungi pada tahun 2021,” katanya saat acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN, Kamis (17/9/2020).
Edwar mengatakan saat ini sudah terdapat 556 honorer yang berasal dari 3 OPD di Pemprov Sumsel telah tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.
Pendaftaran para peserta tersebut merupakan inisiasi atau bersifat sukarela dari masing-masing OPD dan tidak masuk dalam APBD Sumsel 2020.
Adapun ketiga OPD yang berinisiatif memberikan tunjangan ketenagakerjaan tersebut, yakni Dinas Pertanian Sumsel, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sumsel dan RSUD Siti Fatimah.
Berdasarkan catatan Bisnis, langkah memberikan perlindungan atau jaminan ketenagakerjaan bermula dari rencana Gubernur Sumsel Herman Deru pada 2019 lalu.
Gubernur lantas mengeluarkan surat edaran No 800/4011/BKD I/2019 tentang kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non-PNS/ honorer.
Sementara itu Deputi Direktur BP Jamsostek Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Arief Budiarto, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel untuk menambah kepesertaan dari tenaga honorer.
“Kami berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel. Kami juga terus menyampaikan apa saja sih manfaat yang bakal didapat honorer jika menjadi peserta BP Jamsostek,” ujarnya.
Menurut Arief, pihaknya menawarkan dua jenis jaminan atau perlindungan, yakni jaminan kecelakaan (JK) dan jaminan kematian (JKN) bagi para honorer.
Selain di lingkungan Pemprov Sumsel, kata dia, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pemkot Palembang untuk merealisasikan program serupa.
Arief berharap jaminan ketenagakerjaan untuk honorer dapat meluas ke seluruh pemda yang ada di provinsi tersebut.
“Secara kinerja, kepesertaan dari tenaga honorer ini juga dapat mendukung capaian kami,” kata Arief.
