Bisnis.com, PADANG - Pemerintah tidak lagi memberikan izin untuk membuka lahan baru bagi perkebunan kelapa sawit semenjak buruknya dampak yang ditimbulkan seperti bencana kabut asap.
Padahal dari sisi ekonominya perkebunan kelapa sawit terbilang sangat jitu untuk menjauhkan masyarakat dari hidup miskin serta juga dapat memberikan sumber ekonomi yang menjanjikan.
Di Provinsi Sumatra Barat luas perkebunan kelapa sawit rakyat nya itu 211.759 hektar dengan produksi 504.055 ton. Dari luas lahan itu, produktivitas per hektar nya itu bisa menghasilkan 2,9 ton kelapa sawit.
"Kini dari jumlah lahan perkebunan rakyat itu tidak bisa kita tambah lagi perluasan lahan, karena sudah ada aturan yang sah dari Presiden RI langsung. Di Sumbar memang sebuah komoditas unggulan ekspor," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal ketika dihubungi Bisnis, Jumat (11/9/2020).
Bicara soal ekonomi, diakui Jejeng panggilan akrab Syafrizal, bahwa sangat membantu para petani perkebunan rakyat itu. Apalagi panennya itu bisa dilakukan 2 kali dalam satu bulan sehingga secara tidak langsung bisa menutupi kebutuhan keluarga petani itu sendiri serta buruh yang turut dipekerjakan.
Bila melihat dari luas lahan perkebunan rakyat itu, cukup banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit. Dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mencatat ada 181.361 kepala keluarga di Sumbar yang menggantungkan ekonomi keluarga jadi petani kelapa sawit.
Menurutnya menjadi petani kelapa sawit terbilang cukup menjanjikan dan ibarat menanam saham ke sebuah perusahaan, karena harga kelapa sawit itu tidak tetap melainkan terus berubah, kadang murah dan kadang harganya sangat membahagiakan para petani.
Sedihnya lagi, bila harga kelapa sawit itu lagi buruk seperti pernah dulu 400 rupiah. Jangankan hasil panen itu dapat menghilang lelah, membeli sejumlah kebutuhan hidup keluarga serta membayar upah buruh sangatlah pas-pasan.
"Tapi ya mau apalagi lagi, tidak ada izin untuk menambah luas lahan perkebunan sawit, meski di Sumbar terbilang cukup banyak lahan yang bisa dijadikan perkebunan kelapa sawit," jelasnya.
Melihat kondisi demikian bukan berarti pemerintah di daerah mengabaikan perkebunan kelapa sawit. Sebab dari lahan yang ada itu Pemprov Sumbar memberikan perhatian yang lebih, seperti tetap memantau lahan-lahan perkebunan rakyat yang sudah saatnya melakukan replanting atau peremajaan kelapa sawit.
Peremajaan Tanaman
Terkait replanting, Jejeng menyebutkan untuk perkebunan rakyat telah dibantu oleh dana pemerintah pusat yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melihat tahun lau serapan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) terbilang minim di Sumbar, entah apa persoalannya belum diketahui.
"Jadi pemerintah itu menganggarkan untuk melakukan peremajaan tersebut biayanya Rp25 juta per hektar nya. Bagi yang merasa kurang bisa memanfaatkan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujar dia.
Dengan adanya upaya replanting ini, Jejeng, optimis kondisi perkebunan kelapa sawit di Sumbar tidak bakalan terjadi kesenjangan soal hasil produksinya. Hal ini dikarenakan, replanting nya itu tidaklah merata di seluruh perkebunan kelapa sawit.
"Tidak semua perkebunan yang dapat untuk dana peremajaan itu. Hanya untuk perkebunan kelapa sawit yang produksinya di bawah 500 ton dan usia perkebunan di bawah 25 tahun," tegasnya.
Jejeng mengatakan secara umum itu kelapa sawit di Sumbar dibudidayakan pada perkebunan rakyat adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) sebanyak 23 Pabrik yang tersebar di Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok Selatan dan Dharmasraya.
"Kalau yang jadi sentra penanaman ada di enam daerah yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan," paparannya.
Kawasan perkembangan kelapa sawit di Sumbar itu yang terbesar ada di Kabupaten Pasaman Barat, Bagian Barat nya Kabupaten Agam, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Solok Selatan.
"Jadi jika tidak ada perluasan lahan lagi, maka produktivitas kelapa sawit itu akan segitu saja karena lahan yang panen itu dan itu saja sehingga stagnan geraknya," tutup dia.
