Bisnis.com, MEDAN - Penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dalam jumlah besar saat ini perlu dikawal untuk menghindari praktik-praktik korupsi.
Tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, masyarakat umum juga diajak agar berperan aktif mengawal korupsi di masa pandemi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19, Jumat (28/8), di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan.
Dalam kesempatan itu juga hadir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin, dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy.
"Ada banyak titik rawan pada penanganan Covid-19. Seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, pemulihan ekonomi nasional, dan yang paling menjadi perhatian salah satunya penyelenggaraan bansos," ujar Firli dala keterangan pers yang diterima Bisnis.com, Senin (31/8/2020).
Karena itu, lanjut Firli, KPK telah mengambil langkah untuk melibatkan masyarakat dengan membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan penyelewengan atau ketidakwajaran yang akan ditindaklanjuti.
Baca Juga
"Aplikasi sudah diluncurkan sejak bulan Juni dan kita sudah menerima sekitar 1.600 input dari masyarakat. Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK tidak hanya penindakan, tetapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan," ungkapnya.
Firli pun mengingatkan dan menekankan agar tidak ada pihak manapun yang coba-coba melakukan tindakan korupsi penanganan pandemi. Lantaran hukumannya tidak main-main. Hal ini, kata Firli, telah diatur apabila ada pelaku tindak korupsi dalam keadaan bencana, maka akan dihukum mati.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sumut untuk mencegah praktik korupsi dalam penanganan Covid-19 di Sumut. Di antaranya Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum, Pengawalan dan Pengawasan Keuangan Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut dan aktif berkoordinasi dengan KPK.
"Selain selalu diarahkan dan dibimbing KPK, pengawasan kita juga ada dari inspektorat, BPKP, BPK, aparat penegak hukum, dan tak cukup sampai di situ tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, selalu kita libatkan dan informasikan. Kami terbuka, masyarakat juga kalau ingin tahu Posko selalu menerima," ungkap Edy.
Untuk saat ini, lanjut Edy, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 fokus untuk memaksimalkan pendayagunaan tahap II refocusing anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.
"Kita belajar dari tahap I. Kita minimalisir kesalahan dan mudah-mudahan penyaluran bansos tepat sasaran dan stimulus ekonomi mampu menggerakakkan perekonomian," paparnya.
Kepada bupati dan walikota, Edy berpesan agar memperhatikan warga masing-masing dengan penuh perhatian khususnya menyangkut bansos. Data dari Kemensos untuk penerima Bansos di Sumut hanya berjumlah sekitar 600.000 lebih, sementara ada sekitar 1,1 juta lebih warga miskin di Sumut.
"Untuk itu, kekurangan kita tutupi lewat APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kita sinergi agar masyarakat kita jangan ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19," jelasnya.
Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy selaku Wakil Ketua II dan III GTPP Covid-19 Provinsi Sumut juga menjelaskan dan menyatakan dukungan pengawalan terhadap penanganan Covid-19 lewat peran masing-masing.
