Bisnis.com, JAKARTA -- "Ketidakramahan" partai politik di Provinsi Sumatra Utara kepada kepala daerah petahana kembali terulang dalam Pilkada 2020.
Di Kota Pematangsiantar, Wali Kota Hefriansyah Noor semakin sulit mempertahankan kursinya. Sampai saat ini, tidak ada satu pun partai politik yang mau mengusung politikus berlatar belakang pengusaha tersebut.
Pada Jumat (17/7/2020), DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi merekomendasikan nama Asner Silalahi-Susanti Dewayani sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Dengan demikian, seluruh partai politik pemegang kursi DPRD Pematangsiantar, minus Partai Gerindra, telah resmi mengusung Asner-Susanti.
PDIP adalah pemilik delapan kursi DPRD Pematangsiantar, terbanyak dibandingkan dengan partai lain. Jumlah kursi itu setara dengan 27 persen dari total 30 kursi sehingga PDIP bisa mengusung jagoan dalam Pilwalkot Pematangsiantar 2020 tanpa perlu berkoalisi.
Tanpa PDIP, Asner-Susanti sebenarnya sudah memenuhi syarat ikut kontestasi karena sudah 'memborong' tiket dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Asa Hefriansyah masih hidup bila diusung PDIP, baik sendiri atau bersama-sama dengan Partai Gerindra.
Ketika PDIP akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Asner-Susanti, langkah Hefriansyah semakin terjal. Pasalnya, gabungan kekuatan Gerindra di DPRD Pematangsiantar hanya tiga bangku, kurang dari 20 persen sebagai syarat minimal.
Bila tidak ada balik arah, nasib Hefriansyah yang ditinggal partai politik mirip dengan bekas Gubernur Sumatra Utara Erry Nuradi pada Pilgub Sumut 2018. Ketika itu, Erry sebagai petahana tidak dapat berlaga karena partai-partai politik ogah mendukung.
Awalnya, bekas Bupati Serdang Bedagai tersebut mendapatkan janji dukungan dari Partai Golkar dan Partai NasDem. Namun, peralihan kepemimpinan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto di akhir 2017 membelokkan dukungan Golkar.
Alhasil, Erry hanya menjadi penonton ketika kursinya diperebutkan oleh mantan Panglima Kostrad Edy Rahmayadi dengan bekas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Satu dekade sebelumnya, nasib serupa dialami Gubernur Sumut 2005-2008, Rudolf Pardede. Sebagai petahana Rudolf tidak didukung partainya, PDIP, untuk ikut dalam Pilgub Sumut 2008 setelah tersandung tuduhan ijazah palsu.
Sementara itu, Asner Silalahi memamerkan berbagai dukungan partai politik yang telah diperoleh di situs media sosial pribadinya. Terakhir, adalah rekomendasi dari DPP PAN lewat perwakilannya di Jakarta.
“Siantar bangkit dan maju,” tulis Asner, dikutip Sabtu (18/7/2020).
Asner lahir di Pematangsiantar pada 16 Juli 1961 dan menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota terbesar kedua di Sumut itu. Tamat SMA, Asner merantau ke Medan untuk kuliah di Jurusan Teknis Sipil Universitas Darma Agung.
Berbekal ijazah hasil kuliah, Asner berkarir di Departemen Pekerjaan Umum. Sambil bekerja, ayah tiga anak itu melanjutkan studi magister di Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, sampai lulus pada 2013.
Sementara itu, Susanti Dewayani berlatar belakang dokter spesialis anak yang berkarir di Pemkot Pematangsiantar. Di masa kepemimpinan Hefriansyah Noor-Togar Sitorus, perempuan kelahiran 28 Juni 1963 itu dipercaya memimpin RSUD dr. Djasamen Saragih.
