Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menjadikan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi sebagai prioritas utama dalam penanganan penyebaran virus corona.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Utara, sekaligus Ketua Pengendali Operasi Gugus Tugas Pengendalian Covid-19, Riadil Akhir Lubis mengatakan di bidang kesehatan, Pemprov telah menyiapkan rumah sakit rujukan, selain yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Untuk jaring pengaman sosial dan menjaga daya beli masyarakat, Pemprov akan menyalurkan bantuan sosial mulai Senin (11/5/2020). Bansos senilai total Rp297,32 miliar diberikan kepada 1,32 juta kepala keluarga (KK) miskin.
Dengan demikian, setiap KK mendapatkan bantuan senilai Rp225.000, baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan sembako. Calon penerima ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Riadil menyebut Pemprov berencana menyalurkan bansos tahap kedua dan ketiga hingga masa tanggap darurat Covid-19 berakhir.
"BLT [bantuan langsung tunai] ke 17 kabupaten/kota dan bantuan sembako ke 16 kabupaten/kota. Kami harap kabupaten dan kota memberikan paket sembako seperti yang dilakukan provinsi," katanya kepada Bisnis pada Minggu (10/5/2020).
Untuk mengatasi dampak ekonomi, Pemprov membantu koperasi dan UMKM melalui program stimulus senilai total Rp10 miliar. Program tersebut berupa bantuan modal dan peralatan, serta subsidi harga dalam kegiatan pasar murah.
Riadil menambahkan pihaknya menggelar Kampung Ramadhan yang menjual aneka menu takjil dengan konsep drive thru. Pemprov juga melakukan pendampingan terhadap UMKM yang harus alih usaha karena Covid-19.
"Dengan begitu UMKM memiliki daya saing dan masyarakat memiliki daya beli karena harganya lebih murah," tambahnya.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara telah menyampaikan data 15.000 pekerja terdampak Covid-19 yang dapat menjadi peserta program padat karya yang diinisiasi Kementerian PUPR. Proyek tersebut berupa pembangunan sistem irigasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara Harianto Butarbutar mengatakan program padat karya diprioritaskan untuk kabupaten dan kota yang menjadi kantong-kantong buruh migran di antaranya Kota Medan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara.
Dia berharap program padat karya dapat dilakukan tahun ini, guna memberikan lapangan usaha bagi pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan. Adapun, besaran anggaran untuk proyek irigrasi belum diketahui.
"[Nilai proyek] belum tahu, tergantung berapa dari pusat. Yang pasti, kami sudah mengirimkan data 15.000 pekerja yang bisa menjadi peserta program itu," katanya dalam telekonferensi pada Jumat (8/5/2020).
Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara mencatat sudah ada 14.000 pekerja yang tersebar di 283 perusahaan, terkena PHK dan dirumahkan. Adapun, pekerja migran yang telah kembali mencapai lebih dari 5.000 orang.
Pada 2019, Dinas Tenaga Kerja mencatat jumlah pekerja migran mencapai 18.000 orang. Harianto menyebut masih ada sekitar 2.200 pekerja migran yang akan kembali pada periode Mei-Juni 2020.
Menurutnya, pelaksanaan program padat karya menjadi solusi karena memberikan lapangan usaha bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19.
"Bagi pekerja migran yang merasa memiliki ketrampilan teknik bisa disampaikan ke dinas tenaga kerja setempat. Apakah bisa dipekerjakan di sektor irigasi atau lainnya," ujarnya.
