Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau belum merevisi target pertumbuhan ekonomi pada 2020 dan 2021 kendati menyadari adanya tekanan dari pandemi Covid-19.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau ditargetkan tumbuh 2,81% pada tahun ini dan 2,93% pada 2021. Selanjutnya, inflasi ditargetkan bisa stabil sebesar 2,37% dan 2,29%.
“Memang pertumbuhan ekonomi ini tanpa memperhitungkan peristiwa musibah Covid-19. Tentunya kemungkinan ke depan ada penurunan dari target yang ditetapkan,” kara Syamsuar, Rabu (22/4/2020).
Dirinya melanjutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Riau 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019-2024 yang mana beberapa sektor diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Bumi Lancang Kuning.
Secara total, ada 82 program prioritas yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada 2021 yang terdiri dari 405 kegiatan strategis dengan kebutuhan dana mencapai Rp3,43 triliun.
Adapun, priorias pembangunan daerah di Riau pada 2021 akan difokuskan untuk pengembangan industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dengan kehadiran pandemi Covid-19 sejak Maret, Syamsuar menyampaikan beberapa prioritas tersebut akan digeser ke sektor kesehatan dalam rangka penanganan bencana nonalam tersebut.
“Kami mohon arahan dari pemerintah pusat terkait dengan tema prioritas dan target indikator makro yang akan dicapai serta program prioritas dan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan ke depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 akan berdampak ke sektor pemerintahan dalam bentuk penurunan pendapatan, peningkatan belanja, dan kewajiban memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha.
"Dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 ini cukup signifikan, dari target pertumbuhan ekonomi nasional 5,3% ini bisa turun menjadi 2,3% atau -0,4%," ujarnya
Dalam rangka membantu pecepatan penanganan Covid-19, lanjut Hudori, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan ke Belanja Tidak Terduga (BTT).
Adapun BTT tersebut selanjutnya dapat diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila BTT tidak mencukupi, daerah dapat menggunakan dana bagi hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
"Apabila BTT tidak mencukupi juga, dapat menggunakan uang kas yang tersedia," imuh Hudori.
Adapun, saat ini pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau bersama TNI dan POLRI dengan bantuan pemerintah pusat disebut terus mengambil langkah-langkah efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19.
Syamsuar pun mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Riau untuk memangkas belanja yang tidak prioritas, melakukan realokasi kegiatan dan retribusi untuk anggaran penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring keamanan sosial secara efektif.
Mengingat Kota Pekanbaru telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), beberapa kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Riau itu pun diminta untuk ikut mengimplementasikan PSBB.
“Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, saat ini bertambah daerah terjangkit di Riau ini yaitu Dumai dan Kampar. Saya mengajak kabupaten yang bertetangga dengan wilayah terjangkit, khususnya Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Dumai untuk menetapkan PSBB,” ujar Syamsuar.
