Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) kembali melakukan realokasi dan refocusing anggaran di APBD 2020 untuk menutup kebutuhan penanganan virus Corona (Covid-19) yang membengkak.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Sabrina mengatakan, hasil refocusing anggaran tahap awal untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp503 miliar. Sementara itu, kebutuhan dana berdasarkan rekapitulasi setiap bidang di Gugus Tugas mencapai Rp2,5 triliun.
Jumlah tersebut melampaui proyeksi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang mencapai Rp1,5 triliun. Untuk itu, kebutuhan dari setiap bidang tersebut akan disaring berdasarkan prioritas.
Pemprov menempatkan anggaran untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial sebagai prioritas saat ini. Dalam paparan Dinas Sosial Sumut, jumlah warga miskin belum menerima bantuan sekitar 713.000 KK.
Sedangkan jumlah warga miskin baru terdampak Covid-19 sekitar 930.471 KK. Angka tersebut berdasarkan laporan dari pemerintah kabupaten/kota.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemprov kembali melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun ini. Refocusing dilakukan terhadap anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan perayaan.
Baca Juga
"Yang tersedia ada Rp503 miliar hasil refocusing. Mula-mula kebutuhan itu sekitar Rp800-an miliar, tetapi kita minta rekap lagi kebutuhan setiap bidang. Hasilnya, keluar data Rp2,5 triliun," katanya usai rapat Gugus Tugas dikutip pada Selasa (14/4/2020).
Sabrina menambahkan sekitar Rp10 miliar dari alokasi penanganan Covid-19 telah digunakan untuk menyiapkan rumah sakit rujukan. Pemprov telah menyiapkan dua rumah sakit darurat untuk penanganan Covid-19, yakni RS GL Tobing di Deli Serdang dan RS Martha Friska Multatuli di Kota Medan.
Rumah sakit darurat tersebut telah menambah jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumatra Utara yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, alokasi untuk jaring pengaman sosial saat ini masih dihitung. Sabrina mengatakan jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 akan terus berkembang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara Harianto Butarbutar mengatakan Sumut mendapatkan kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 183.000 orang. Program ini diprioritaskan untuk warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan sementara karena penyebaran virus corona.
.jpg?w=300&h=221)
