Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pekanbaru Kaji Opsi PSBB, Diizinkan Atau Tidak Nanti Keputusan Menkes

Pemerintah Kota Pekanbaru meminta waktu untuk mengkaji.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 10 April 2020  |  11:19 WIB
Seorang tukang cukur menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika memotong rambut di halaman rumah pelanggan, di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/4/2020). Sepinya pengunjung yang datang ke barbershop membuat pelaku usaha potong rambut menerima jasa panggilan cukur ke rumah dengan menggunakan pakaian pelindung untuk pencegahan penularan virus Corona (Covid-19). - Antara/Rony Muharrman
Seorang tukang cukur menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika memotong rambut di halaman rumah pelanggan, di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/4/2020). Sepinya pengunjung yang datang ke barbershop membuat pelaku usaha potong rambut menerima jasa panggilan cukur ke rumah dengan menggunakan pakaian pelindung untuk pencegahan penularan virus Corona (Covid-19). - Antara/Rony Muharrman

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru meminta waktu untuk mengkaji opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Apabila telah rampung, seluruh berkasnya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan diajukan ke Menteri Kesehatan.

Ayat Cahyadi, Wakil Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa Gubernur Riau telah menanyakan kesiapan setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau terkait dengan pilihan memberlakukan PSBB seperti yang dilakukan di DKI Jakarta pada Rabu (8/4/2020).

Namun, Ayat berujar, pemerintah perlu mengkaji beberapa hal misalnya tentang jumlah kasus positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebelum memberlakukan PSBB.

"Selain kasus, [dikaji] juga daerah lain ada tidak pandeminya. Kalau kita di Pekanbaru bagaimana, di Kampar, Pelalawan, Siak bagaimana,” kata Ayat, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/4/2020).

Selain mengenai kasus COVID-19, Ayat menyampaikan bahwa kesiapan sarana dan prasarana seperti Alat Pelindung Diri (APD), tenaga medis, dan perlengkapan rumah sakit juga disoroti apabila PSBB dilakukan. 

Tak kalah penting, mengenai ketersediaan bahan makanan pokok juga harus diperkuat. Setidaknya pemerintah memiliki pasokan pangan hingga 3 bulan ke depan untuk dapat menjamin lancarnya pemberlakuan PSBB.

Ayat mengungkapkan sebenarnya pihak Pemkot Pekanbaru telah lebih dulu mendiskusikan mengenai opsi PSBB tersebut. Telah dipertimbangkan pula ketersediaan anggaran yang ada di kas dan berkasnya akan diserahkan kepada Walikota jika sudah rampung.

“Nanti kalau sudah selesai semua akan ditandatangani Pak Wali dan akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Diizinkan atau tidak nanti keputusan Menteri Kesehatan,” tutur Ayar. 

Sembari menanyakan kesiapan pemerintah di setiap kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Riau juga menjalin komunikasi dengan para pengusaha terkait dengan pilihan PSBB.

Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan pihaknya tetap melakukan persiapan yang mengarah pada PSBB secara penuh di Bumi Lancang Kuning.

Saat ini, Pemprov Riau masih melakukan jajak pendapat dengan sejumlah pengusaha untuk menilai dampak pemberlakukan PSBB terhadap operasional bisnis yang ada di Riau.

“Misalnya beberapa waktu lalu, perwakilan SKK Migas Riau menyampaikan kegiatannya bisa terganggu kalau PSBB penuh dilaksanakan, tentunya akan mempengaruhi produksi migas yang ada di sini,” kata Syamsuar, Kamis (9/4/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pekanbaru Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top