Bisis.com, PALEMBANG - Pemprov Sumatra Selatan mengalokasikan anggaran senilai Rp229 miliar dari APBD 2020 untuk membiayai iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi 454.310 jiwa penduduk provinsi itu.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya sudah berkomitmen untuk tetap menanggung JKN bagi masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI).
“Untuk masyarakat yang layak menjadi PBI, kami cover sepenuhnya. Kami tidak peduli dia dari desa mana, kecamatan apa yang terpenting dia adalah warga Sumsel,” katanya, usai penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Sumsel tentang kepesertaan program JKN, Kamis (13/2/2020) petang.
Menurut Deru, Pemprov Sumsel sangat concern untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Namun demikian, gubernur meminta agar PBI yang tercatat memang merupakan warga Sumsel yang tidak mampu.
“Tolong untuk warga yang mampu untuk tidak usah ikut PBI, jadi kalau mampu membayar sendiri jangan ambil yang punya orang tidak mampu,” katanya.
Deru mengatakan PBI adalah orang-orang dengan kategori tidak mampu dan datanya ada pada Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel.
Oleh karena itu Deru mengimbau Dinsos agar penerima PBI tahun 2020 ini harus tepat sasaran pada orang yang sangat membutuhkan, oleh sebab itu kunci besarnya adalah verifikasi dan validasi data.
“Saya segera instruksikan bupati/walikota untuk memverifikasi dan memvalidasi data sasaran PBI,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy, menambahkan jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan, dimanapun berada tanpa ada kendala finansial.
Hal ini menurutnya, tentu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yg berkualitas dengan akses dan dengan prosedur yang mudah.
“Inilah yg dimaksud dengan Universal Health Coverage (UHC). Sementara upaya lain yg sangat penting untuk mewujudkan seluruh masyarakat sehat, yaitu kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat,” katanya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu, Elsa Novelia, mengatakan sangat mengapresiasi komitmen Pemprov Sumsel untuk tetap mendaftarkan masyarkat dalam program JKN-KIS 2020.
“Komitmen melalui MoU ini adalah langkah nyata Pemprov Sumsel dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh di Sumsel,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
