Bisnis.com, MEDAN— Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diminta mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran pemerintah. Pasalnya sampai dengan triwulan III/2019, penyerapan anggaran dana tersebut baru mencapai 60,24 persen.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Tiarta Sebayang mengatakan alokasi anggaran APBN untuk Sumut pada 2019 total mencapai Rp66,1 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp22,7 triliun, dan transfer ke daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp43,3 triliun.
Sementara, realisasi APBN Provinsi Sumut (Belanja K/L +DAK Fisik dan Dana Desa) pada triwulan III mencapai Rp18,56 triliun atau 60,24 persen dengan pagu senilai Rp30,8 triliun. Jadi, masih sekitar 40% anggaran yang harus segera direalisasikan dalam tiga bulan ke depan.
“Artinya dalam waktu tiga bulan kurang lebih ada Rp12 triliun di luar APBD yang harus diserap Pemprov Sumut,” kata Tiarta seperti dikuip Minggu (5/10/2019).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan bersama dengan Pemda se-Sumut telah melakukan rapat koordinasi. Harapannya rakor tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di Provinsi Sumut. Terutama untuk dana transfer ke daerah, termasuk dana desa.
“Dana yang diperoleh APBD sebagian besar adalah dana transfer ke daerah dan desa. Tapi kemandirian fiskal se- Sumut hanya 50 persen, itu pun hanya di Provinis dan Kota Medan,” lanjutnya.
Baca Juga
Untuk itu, sesuai arahan Menteri Keuangan, sinergi dan kerjasama dengan Pemda setempat harus dikedepankan. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah mendorong peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan mikro. Pemda setempat diharapkan melakukan pendataan terhadap debitur-debitur yang dapat menerima kredit program.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan pemprov Sumut menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi satu dari lima program prioritas tahun ini. Selain proyek strategis nasional seperti jalan tol hingga smelter kuala tanjung. Dia mengatakan beberapa rencana pembangunan telah disiapkan.
“Beberapa fasilitas umum hingga penataan kawasan dari berbagai lintas sektoral kedinasan akan dibangun seperti pembangunan pusat olahraga, rumah sakit, infrastruktur perkotaan, hingga jalan dan jembatan,”jelas Edy.
Edy mengatakan infastruktur sangan bergantung bagaimana mensinkronisasi anggaran APBN dan ABPD. Dia berharap dengan adanya koordinasi dengan pemda se-Sumut diharapkan dapat mempercepat dan mengevalusi anggaran.
Selain itu, Edy juga berpesan kepada Kepala Daerah se-Sumut agar memprioritaskan aktivitas UMKM di daerah masing-masing, khususnya di bidang pertanian.
“Ini ada program Kemenkeu yang menyasar pelaku-pelaku usaha yang kesulitan mendapat pinjaman bank, yaitu pelaku usaha yang pemodalannya hanya membutuhkan Rp 10 juta ke bawah," katanya.
Edy berharap, Rakor tersebut menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk menggali dan memperkaya wawasan dari para pakar keuangan, ekonomi, dan lainnya yang hadir sebagai nara sumber agar mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk akselarasi perekonomian di daerah masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
