Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) di Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan Sumatra Selatan.
Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Rusman Heriawan mengatakan menurut data pihaknya angka realisasi replanting di Riau saat ini sekitar 8.000 hektare.
"Riau masih sekitar 8.000 hektare yang sudah mendapatkan program replanting, jauh lebih rendah dari Sumsel yang sekitar 13.000 hektare, padahal kebun sawit Riau yang paling luas di Indonesia," ujarnya Rabu (2/10/2019).
Salah satu alasan kondisi itu terjadi yakni petani sawit swadaya di wilayah itu, lebih siap dalam mengelola manajemen dan adminsitrasi kebun sebagai prosedur dan persyaratan pengajuan program PSR.
Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, asosiasi petani, perusahaan, agar dapat berkolaborasi membantu petani menyelesaikan masalah dan persyaratan untuk ikut program PSR.
Menurut dia tujuan pemerintah mendorong petani ikut program ini sepenuhnya untuk masyarakat petani sawit.
"Dengan program PSR ini kami harapkan produktivitas kebun akan meningkat, semoga bisa mencapai 10 ton perhektare," ujarnya.
Kemudian dari hasil produksi yang bertambah itu, sejalan dengan meningkatnya pendapatan petani.
Di sisi lain program ini membantu pemerintah dalam menjamin legalitas produksi sawit yang dihasilkan sebagai kekuatan untuk bersaing di pasar global. Terakhir juga memudahkan proses sertifikasi produksi sawit yang dihasilkan dari kebun, sehingga sesuai dengan standar.
