Bisnis.com, PEKANBARU - Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Provinsi Riau, menduduki kantor DPRD setempat sebagai bentuk protes atas buruknya kondisi udara akibat kabut asap karhutla yang terjadi di wilayah tersebut.
Koordinator massa dari Universitas Islam Riau Andri Kurniawan mengatakan DPRD harus memberikan sanksi kepada pelaku pembakar hutan dari korporasi atau perseorangan.
"Jatuhkan sanksi kepada korporasi pembakar lahan, lakukan transparansi dalam menerapkan regulasi kepada pemegang konsesi hutan, dan segera rumuskan Perda terkait penanganan karhutla," ujarnya saat orasi di ruang paripurna DPRD Riau, Senin (16/9/2019).
Dia menambahkan pemerintah eksekutif dan legislatif harus memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak akibat karhutla.
Kepada Presiden, pihaknya menuntut agar segera mencopot pejabat atau instansi yang lalai dalam menangani karhutla.
Sementara itu dari perwakilan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Azri Mahendra mengatakan pelaku utama pembakar saat ini adalah perusahaan bukan masyarakat.
"Kami tegaskan pemerintah harus mengatur perusahaan pembakar lahan, jangan miskin strategi dalam menyelesaikan masalah karhutla," katanya.
