Musi Banyuasin Ingin Sensus Online Lahirkan Data Kependudukan Valid

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendorong sensus online yang bakal diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 melahirkan data valid terkait kependudukan di daerah itu.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 06 September 2019  |  13:38 WIB
Musi Banyuasin Ingin Sensus Online Lahirkan Data Kependudukan Valid
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menyampaikan pidato pembuka dalam acara Kick-Off Meeting persiapan sensus penduduk 2020, di Jakarta, Rabu (14/2/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendorong sensus online yang bakal diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 melahirkan data valid terkait kependudukan di daerah itu.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan, data valid dan terpercaya itu dapat menjadi rujukan pemerintah kabupaten untuk membuat perencanaan pembangunan.

“Kami ingin setiap pembangunan yang dilakukan ini tepat sasaran. Untuk tetap sasaran dibutuhkan data yang akurat dan terpercaya, dan tentunya BPS sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukannya,” katanya, Jumat (6/9/2019).

Namun dalam pelaksanaan sensus online, Dodi mengatakan tetap tidak bisa terlepas dari sensus manual mengingat sejumlah wilayah di Musi Banyuasin masih belum memiliki infrastruktur pendukung.

Bagi Dodi yang terpenting adalah kejujuran dalam penyajian data tersebut, mengingat ia meragukan mengenai data angka kemiskinan di kabupatennya.

Sejauh ini sangat dirasakan telah terjadi penurunan angka kemiskinan, namun berdasarkan data BPS masih disebutkan tinggi.

“Terkait data angka kemiskinan ini, saya berharap BPS bisa menyajikan yang terbaru,” kata dia.

Diketahui, sensus penduduk sudah dilakukan sebanyak enam kali di Indonesia, yang mana pada 2020 akan menjadi sensus ketujuh dengan menggunakan metode berbeda, yakni secara online.

Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, melalui metode ini diharapkan tidak terjadi data ganda.

“Update kependudukan bisa sesuai dengan fakta di lapangan. Pasalnya saat ini masih ada masyarakat yang sebenarnya berdomisili di kota A namun beraktifitas di kota B, dan tak tercatat di Dukcapil sehingga data antara BPS dan Dukcapil berbeda,” kata dia.

Melalui sensus tahun 2020 ini pemerintah berkeinginan menguatkan data administrasi kependudukan menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, evaluasi pembangunan, perencanaan berbagai bidang sarana umum, transportasi dan lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumsel, kependudukan

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top