PP Tata Kelola Batam Segera Rampung, Wali Kota Sekaligus Jabat Kepala BP Batam

Dualisme pengelolaan Batam akan segera berakhir. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ke Batam pada Rabu (14/8) membawa kabar baik soal tata kelola Batam sebagai kawasan ekonomi potensial di Indonesia. 
Bobi Bani
Bobi Bani - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  10:35 WIB
PP Tata Kelola Batam Segera Rampung, Wali Kota Sekaligus Jabat Kepala BP Batam
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dalam kunjungannya ke Batam, Rabu (14/8/2019). - Bisnis/Bobi Bani

Bisnis.com, BATAM - Dualisme pengelolaan Batam akan segera berakhir. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ke Batam pada Rabu (14/8) membawa kabar baik soal tata kelola Batam sebagai kawasan ekonomi potensial di Indonesia. 

Kabar baik itu menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) soal Batam akan segera rampung. Pemerintah pusat menyatukan pimpinan administratif Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam format exofficio, Wali Kota Batam sekaligus menjabat Kepala BP Batam.

"Saya kira dalam satu atau dua minggu ke depan peraturannya akan rampung, satu minggu kemudian keputusannya keluar," kata Darmin di sela menyaksikan penandatanganan kerja sama industri penerbangan di Batam.

Darmin melanjutkan, ada beberapa poin penting dalam revisi PP No. 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Di antaranya BP Batam yang sebelumnya hanya terdiri atas Kepala BP dan beberapa deputi yang ada di bawahnya, akan ditambah dengan hadirnya posisi Wakil Kepala BP.

Hal lainnya, aset-aset produktif BP Batam seperti pelabuhan rumah sakit, data centre, dan aset lainnya akan dijadikan unit usaha. Unit-unit usaha ini akan mendapatkan status sebagai unit usaha spesial dengan sejumlah keistimewaan.

Darmin tidak menjelaskan secara terperinci apa saja keistimewaan yang akan didapat unit usaha di bawah BP Batam ini. Darmin menjelaskan perubahan struktur akan terjadi di banyak sektor yang saat ini dinaungi BP Batam.

"Kita akan membuat banyak hal di bawah struktur BP Batam jadi unit usaha BP Batam yang spesial di sini," kata Darmin singkat.

Terkait jabatan exofficio, tanggapan muncul dari Anggota IV BPK RI Rizal Djalil. Dalam kunjungan ke Batam bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rizal menjelaskan pihaknya akan mendorong agar proses revisi PP tersebut segera dipercepat dan disahkan. 

Hal ini berkaitan erat dengan semangat menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang mumpuni di mata investor, tidak hanya dari segi geografisnya, melainkan juga dalam bentuk baiknya layanan yang didapat oleh investor.

Terwujudnya single authority dalam tatanan administratif ini, kata Rizal, tentu akan memberikan efek beragam. Tidak hanya baiknya layanan industri, melainkan juga menunjang hadirnya perkembangan pada sektor lain seperti pariwisata dan perikanan, ujar Rizal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
batam

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top