Bisnis.com, PALEMBANG --Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp1,65 triliun pada semester I/2019 atau baru 48,16% dari target yang dipatok senilai Rp3,4 triliun.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatra Bagian Selatan, Panca Hadi Suryatno, mengatakan belum tercapainya separuh dari target alokasi KUR 2019 disebabkan kinerja bank penyalur.
"Dari 10 bank yang ditetapkan sebagai penyalur KUR, ada 1 bank yang belum menyalurkan kredit tersebut di Sumsel," katanya usai rapat koordinasi penyaluran KUR, Selasa (12/8/2019).
Panca mengatakan perbankan tersebut mengaku kesulitan dalam mencari calon debitur KUR yang sesuai dengan kriteria perusahaan.
Namun demikian, Panca tidak menyebutkan nama bank yang hingga kini belum menyampaikan laporan penyaluran alokasi KUR yang didapat dari pemerintah tersebut.
Dia memastikan sebetulnya mandeknya realisasi KUR oleh perbankan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi kredit dengan bunga rendah di daerah itu, pasalnya alokasi yang diterima lembaga intermediasi itu hanya sekitar Rp400 juta pada tahun 2018.
Adapun 10 bank penyalur KUR di Sumsel, meliputi antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BTN dan BPD Sumsel Babel.
"Hanya 1 bank itu saja yang terkendala sementara lainnya lancar malah ada bank yang target alokasinya belum ditetapkan sudah menyalurkan KUR ke pelaku usaha," ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada pula bank penyalur yang mendapat tambahan alokasi seiring tingginya minat dan permintaan segmen KUR di Sumsel, yakni Bank Sumsel Babel.
Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo, mengatakan pihaknya mengajukan tambahan alokasi sebanyak Rp200 miliar dari plafon awal yang ditetapkan pemerintah senilai Rp300 miliar.
"Realisasi KUR kami hampir mencapai Rp200 miliar, kami mengajukan penambahan karena untuk mengantisipasi jika ada peningkatan permintaan dan ini telah disetujui," ujarnya.
Bank Sumsel Babel optimistis penyaluran KUR hingga akhir tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Afrian Joni, mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan KUR bagi pengembangan UMKM di daerah itu.
"Salah satunya kami terus menginventarisir data [UMKM] yang layak dimasukkan dalam SIKP (sistem informasi kredit program) agar terdata untuk KUR," katanya.
Menurut Joni, saat ini baru sekitar 51.000 UMKM yang masuk SIKP. Padahal, jumlah UMKM yang tersebar di provinsi itu mencapai 162.000 unit usaha.
"Semakin banyak data yang masuk maka semakin besar peluang untuk peningkatan penyaluran KUR di Sumsel," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data OJK KR 7 Sumbagsel, penyaluran KUR oleh 8 perbankan secara sektoral telah didominasi sektor pertanian sebesar 41,29%, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 27%.
Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Hari Widodo, menambahkan sektor pertanian dan perdagangan termasuk dalam 5 besar sektor usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi Sumsel, yang mana angka pertumbuhan ekonomi per triwulan II/2019 tercatat 5,8% atau di atas angka nasional.
"Seperti kita tahu, UMKM berperan penting terhadap perekonomian suatu wilayah. Secara nasional 60% PDB Indonesia disumbang oleh UMKM," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
