Kampung KB di Lampung Belum Maksimal

Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Lampung yang sudah berjalan sejak 2016 belum maksimal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 April 2019  |  21:10 WIB
Kampung KB di Lampung Belum Maksimal
Ilustrasi Kampung KB. - Antara/Arif Firmansyah

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG – Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Lampung yang sudah berjalan sejak 2016 belum maksimal.

"Saat ini Kampung KB masih mengarah kepada capaian secara kuantitatif, meski dalam pelaporan telah disediakan berbagai indikator yang dapat diintervensi untuk pengembangan pengelolaan Kampung KB," kata Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Zainal Aspin Zikri, pada Rakornis Kemitraan di Bandar Lampung, Selasa (30/4/2019).

Dia menyebutkan jumlah Kampung KB di Provinsi Lampung terus meningkat, pada saat dicanangkan tahun 2016 terdapat sebanyak 15 Kampung KB, mengingat satu kabupaten/kota ada satu kampung KB. Di Lampung terdapat 15 kabupaten dan kota.

Selanjutnya, pada 2017 terdapat 229 kampung KB dan tahun 2018 bertambah 217 kampung KB, dan total hingga April 2019 mencapai 461 kampung KB.

Zainal menjelaskan faktor penyebab ketidakberhasilan kampung KB itu diantaranya kurangnya intervensi lintas sektor.

"Banyak yang beranggapan bahwa kampung KB merupakan tugas BKKBN. Padahal semua lintas sektor ada di dalamnya," ujar dia.

Dia menjelaskan pengertian kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Artinya, terdapat kegiatan lainnya di kampung KB guna meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat setempat.

Menurutnya, dinas instansi terkait, swasta, dan lainnya dapat berperan dalam membangun kualitas masyarakat di kampung KB.

"Saya mencontohkan di Kampung KB terdapat usaha kecil seperti keripik pisang bantuan dari dinas sosial, untuk pemasaran dinas perdagangan bisa masuk, termasuk juga dinas perindustrian untuk membuat kemasannya," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
lampung, keluarga berencana

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top