Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung 2019.
"Musrenbang tersebut digelar dalam rangka menyusun RKPD 2020," kata Ridho di Bandar Lampung, Selasa (26/3/2019).
Dia menyatakan bahwa ada dua tugas utama kepala daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, yakni memastikan dan mengendalikan APBD dan APBDP agar sesuai dengan arah pembangunan, dan dimanfaatkan dengan tepat.
"Pendapatan asli daerah (PAD) kita saat ini Rp3,4 triliun per tahun, Pendapatan Samsat sekitar Rp7 miliar per hari. Dengan pendapatan sebesar ini artinya dibutuhkan kebijakan fiskal yang tepat. Makanya biasanya untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang anggarannya besar saya selalu cek satu persatu," ujar Ridho.
Dia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan anggaran pada apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing.
"Apa yang menjadi prioritas daerah menjadi hal yang paling penting untuk diutamakan dalam anggaran pembangunan. Seperti halnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang menganggarkan 50 persen anggarannya kepada Dinas Bina Marga untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan karena memang hal tersebut yang paling dibutuhkan masyarakat," ungkap Ridho.
Selain hal itu, dia memaparkan berbagai capaian pembangunan Provinsi Lampung termasuk hasil kerja sama dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, terkait dengan RKPD Provinsi Lampung ke depan, Ridho menyatakan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan di Lampung.
