Pessel Anggarkan Rp15 Miliar Pembebasan Lahan KEK Mandeh

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh.
Heri Faisal | 14 Maret 2019 15:41 WIB
Kawasan Wisata Mandeh. - Antara

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh.

Bupati Pessel Hendrajoni menyebutkan pemerintah setempat menyiapkan anggaran Rp15 miliar untuk pembebasan lahan KEK Mandeh seluas 400 hektare di Bukik Ameh sesuai yang direncanakan pemda.

“Rencananya seluas 400 hektare, kami anggarkan pembebasan lahan sebanyak Rp15 miliar, sekarang dalam proses [pembebasan lahan],” katanya, Kamis (14/3/2019).

Menurutnya, luas lahan 400 hektare itu terdiri dari 200 hektare lahan milik nagari atau desa dan 200 hektare lagi sisanya adalah milik masyarakat.

Hendrajoni mengungkapkan tim dari kabupaten tengah menghitung besaran ganti rugi yang harus dibayarkan khusus bagi lahan milik masyarakat di lokasi KEK Mandeh tersebut.

“Kami upayakan pembebasan lahan selesai secepatnya, karena upaya mewujudkan KEK Mandeh ini tidak hanya menjadi urusan kabupaten dan provinsi, tetapi juga pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain mempercepat pembebasan lahan, pemda setempat juga akan membangun jalan menuju lokasi KEK sepanjang 4 kilometer dari jalan yang ada saat ini dengan lebar jalan mencapai 20 meter.

Kemudian, menyangkut analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kebutuhan lainnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kami optimis dengan persiapan yang dilakukan selama ini, Perpres mengenai KEK akan segera diterbitkan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta koordinasi agar ditingkatkan atau pemkab lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan KEK Mandeh agar segera ditetapkan oleh pemerintah.

“Upaya pengembangan Mandeh ini terkesan masih sendiri – sendiri [provinsi dan kabupaten]. Kami ingin koordinasinya lebih ditingkatkan, sehingga fokus pengembangan yang diinginkan segera terealisasi,” ujarnya dalam rapat antara Pemprov Sumbar dengan Pemda Pesisir Selatan, Senin (21/1/2019) lalu.

Nasrul menyebutkan seharusnya jika koordinasi berjalan dengan baik, maka KEK Mandeh sudah bisa ditetapkan pusat tahun ini.

Makanya, dia meminta perlu keseriusan bersama untuk mewujudkan KEK Mandeh, sehingga prioritas pengembangan pariwisata berjalan dengan baik, dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Jika memang ada rencana yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Pessel [Pesisir Selatan], harusnya diusulkan dan dibahas bersama di provinsi,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandeh berjalan sesuai rencana, maka detail engineering design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal) kawasan perlu dipercepat.

Adapun, KEK Mandeh direncanakan dibangun di kawasan Bukik Ameh, seluas 400 hektare, yang masuk dalam area kawasan wisata bahari Mandeh dengan total mencakup kawasan 18.000 hektare.

Nasrul menuturkan sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Apalagi, posisi strategis Mandeh yang hanya butuh waktu 45 menit perjalanan darat dari Kota Padang.

Tag : kawasan ekonomi khusus
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top