Bisnis.com, PADANG — Pemerintah menjanjikan merevitalisasi Pasar Pariaman, di Kota Pariaman, Sumatra Barat mengingat kondisi pasar yang sudah tidak layak lagi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang mengunjungi pasar tersebut, Kamis (13/12/2018) kemarin, mengakui kondisi bangunan pasar sudah mengkhawatirkan akibat goncangan gempa di daerah itu, sehingga perlu dilakukan revitalisasi.
“Setelah saya mengunjungi langsung Pasar Pariaman, kondisinya memang mengkhawatirkan, serta perlu secepatnya dilakukan revitalisasi,” katanya.
Dia mengatakan akan mengupayakan pembangunan pasar terbesar di Kota Pariaman tersebut melalui dana alokasi khusus (DAK) pada anggaran 2019.
Menurut Enggar, dirinya akan meminta persetujuan presiden agar mengalokasikan anggaran secara khusus melalui Kementerian Perdagangan yang dipimpinnya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan pasar tersebut.
“Ini sudah dua menteri yang datang secara langsung [Mendag dan Menteri Basuki Hadimuljono] ke Pasar Pariaman, mudah – mudahan pembangunannya dapat dilakukan pada 2019,” ujarnya.
Dia mengungkapkan khusus untuk Pasar Pariaman merupakan prioritas utama pemerintah pusat karena dinilai mendesak. Apalagi bangunan pasar yang tua dan tidak layak dianggap akan menimbulkan persoalan baru jika tidak cepat direvitalisasi.
Enggar belum bisa memastikan berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Pasar Pariaman tersebut.
“[Anggaran] belum tahu, kami masih perlu berkoordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya.
Senada, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kondisi bangunan Pasar Pariaman memang sudah tidak layak ditempati oleh pedagang.
“Saya sudah tinjau langsung ke lapangan, kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera direkonstruksi,” ujarnya.
Dia mengatakan lembaganya akan memprioritaskan pembangunan kembali bangunan pasar yang dibangun tahun 1987 itu, karena kondisinya yang sudah tidak layak.
Apalagi, imbuhnya, saat ini pemerintah memiliki program revitalisasi 1.000 pasar tradisional di seluruh Tanah Air di bawah Kementerian PUPR.
