Bisnis.com, PADANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank perkreditan rakyat (BPR) di Sumatra Barat untuk melakukan merger atau menggabungkan diri agar memiliki modal yang kuat, sehingga bisa bersaing sehat dengan bank lainnya.
Kepala OJK Sumbar Darwisman menyebutkan persoalan utama BPR di daerah itu adalah minimnya kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan, sehingga peluang untuk berkembang menjadi kecil.
“Makanya, BPR yang kami lihat kesulitan, kami dorong untuk melakukan merger. Apalagi, BPR yang ada saham pemdanya di situ, sehingga pemda [kabupaten/kota] bisa menambah modal lewat APBD,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/11/2018).
Dia mengatakan Sumbar termasuk provinsi dengan jumlah BPR cukup banyak, bahkan terbanyak di luar Jawa. Namun, meski jumlahnya banyak, aset dan modal BPR setempat terbilang minim.
Saat ini, terdapat 89 unit BPR konvensional dan 7 unit BPR syariah, atau totalnya sebanyak 96 BPR. Jumlah itu selalu mengalami penyusutan karena hampir setiap tahun ada pencabutan izin BPR di daerah itu.
Darwisman mengatakan sebagian BPR dengan modal kecil juga kesulitan untuk mengembangkan usahanya, sehingga potensial menjadi bank yang tidak sehat.
Adapun, untuk tahap awal, OJK mendorong merger 18 BPR di Kabupaten Limapuluh Kota, Sijunjung, Dharmasraya, dan Tanah Datar.
Pengawas Perbankan OJK Sumbar Rizky Jati Nugroho mengungkapkan sebanyak 18 BPR tengah dijajaki dan didorong untuk melakukan merger, hingga menyusut menjadi hanya 5 BPR saja.
“Sekarang lagi proses mendorong merger, karena beberapa BPR menurut kami mengalami kesulitan keuangan karena modal yang terbatas dan persoalan lainnya, sehingga perlu dilakukan merger,” katanya.
Dia menyebutkan BPR yang didorong untuk merger itu yakni berada di Kebupaten Limapuluh Kota sebanyak 6 BPR dan didorong menjadi dua buah saja. Lalu, 5 BPR di Sijunjung, 3 BPR di Kabupaten Dharmasraya, dan 4 BPR dari Kabupaten Tanah Datar.
