Riau Sahkan APBD 2019 sebesar Rp9,185 Triliun

Pemprov Riau bersama legislatif setempat telah mengesahkan APBD 2019 mendatang, dengan nilai mencapai Rp9,185 triliun.
Arif Gunawan | 29 November 2018 19:20 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau bersama legislatif setempat telah mengesahkan APBD 2019 mendatang, dengan nilai mencapai Rp9,185 triliun.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan pihaknya mengucap rasa syukur atas pengesahan APBD tepat waktu.

"Alhamdulillah APBD 2019 sudah disahkan tepat waktu, nilainya Rp9,185 triliun dan mengalami kenaikan dari dana transfer pusat," katanya Kamis (29/11/2018).

Dari rencana awal oleh Banggar dan pemprov, APBD Riau tahun depan diprediksi hanya senilai Rp8,3 triliun, namun berkat kenaikan dana transfer dari pusat, angkanya bisa naik. Tidak hanya itu, anggaran daerah itu juga bertambah dari pembayaran utang pusat dari dana bagi hasil minyak 2017 lalu.

Pengesahan APBD tahun ini menurut Wan, semua didasarkan pada perhitungan pendapatan daerah yang realistis dan bisa dicapai.

Dia mengaku meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Riau untuk benar-benar merencanakan anggaran sesuai kondisi daerah, sehingga tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.

"Jadi apa yang disahkan saat ini, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan daerah," katanya.

Sebelumnya Pemprov Riau mengaku mengalami kondisi defisit atau kekurangan anggaran daerah, menyusul kebijakan tunda salur dana bagi hasil migas oleh pemerintah pusat.

Imbasnya pada sejumlah program kerja yang sudah disiapkan, harus ditetapkan skala prioritas sebelum dapat dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Salah satunya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Satker ini mengaku ikut terdampak defisit anggaran yang terjadi di daerah itu, imbasnya anggaran di tahun depan diperkirakan hanya Rp900 miliar.

Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto mengatakan defisit anggaran yang terjadi saat ini, berpengaruh langsung pada anggaran dinasnya.

"Tentu pengaruh langsung ya, tahun depan perkiraan kami hanya Rp900 miliar saja, dibandingkan 2 tahun lalu itu sampai Rp2 triliun lebih dan tahun ini hanya Rp1,3 triliun," katanya baru-baru ini.

Kondisi ini memaksa pihaknya untuk melakukan pembangunan dengan skala prioritas, dan lebih banyak melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya.

Beberapa prioritas tahun depan misalnya, melanjutkan pembangunan jalan ke kawasan pariwisata Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan. 

Lalu membangun jalan di daerah perbatasan Riau dan Sumatra Utara, tepatnya di Desa Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

"Jadi prioritas seperti pembangunan jalan penghubung antar daerah dan kawasan pariwisata, lalu merawat infrastruktur yang ada dan melanjutkan sejumlah proyek gedung yang belum tuntas di tahun ini. Semua sesuai RPJMD," katanya.

Adapun saat ini PUPR Riau fokus menyelesaikan sejumlah proyek utama seperti dua jalan layang, gedung Mapolda Riau dan Kejati Riau, hingga jembatan Siak IV.

Tag : riau, apbd
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top