Pengembangan Pariwisata Sumut Perlu Kerja Sama Pusat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengatakan percepatan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata strategi nasional membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat di sekitar Danau Toba.
Ropesta Sitorus | 29 Agustus 2018 20:45 WIB
Danau Toba - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengatakan percepatan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata strategi nasional membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat di sekitar Danau Toba.

Hal itu disampaikan oleh Pejabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo ketika menghadiri Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) untuk mengakselerasi percepatan pengembangan sektor pariwisata di Hotel Royal Amburrukmo, Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).

Turut hadir dalam rapat itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungah Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah kepala daerah yang memiliki destinasi unggulan pariwisata.

Eko Subowo menuturkan percepatan pengembangan pariwisata di Sumut masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam bidang infrastruktur seperti jaringan jalan untuk memudahkan akses wisatawan ke daerah wisata. 

“Apalagi, saat ini dalam rangka pengembangan destinasi nasional. Ada sepuluh "Bali Baru", dari sepuluh tersebut yang sangat-sangat prioritas ada empat, yaitu, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di DI Yogyakarta, Mandalika di Provinsi NTB dan Labuhan Bajo di NTT,” kata Eko seperti dikutip dari keterangan resmi.

Selain infrastruktur, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas hotel dan pemandu wisata serta aspek kesiapan kulinernya, masih perlu pembenahan. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan meneken MoU bersama pemerintah pusat serta perjanjian kerja sama antar-pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba.

“Kalau bicara percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba, semua bupati yang ada di kawasan Danau Toba harus kerja bareng. Semua sektor harus ikut berperan aktif, tidak boleh terpecah-pecah," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina. Menurutnya, perlu ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, misalnya terkait infrastruktur.

“Dengan rakor ini, setelah mengetahui masing-masing kewenangannya akan didapat kesepakatan agar pekerjaan itu terselesaikan. Tidak setengah-setengah karena merasa bukan kewenangannya," ujar Sabrina.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan rapat koordinasi itu difokuskan untuk mengakselerasi sektor pariwisata tersebut demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

“Khususnya, untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia yang saat ini mengalami pelebaran hingga mencapai tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan penerimaan devisa, sehingga pada gilirannya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan,” ujarnya.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata tersebut, kata Agusman, sektor pariwisata juga akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

"Penyelenggaraan Rakorpusda yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diharapkan menghasilkan strategi kebijakan yang akan menjadi prioritas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.

Tag : pariwisata, sumut
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top