Ombudsman RI Harapkan Pelayanan Publik Sumut Zero Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatra Utara (Sumut) jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. 
Ropesta Sitorus | 29 Agustus 2018 23:25 WIB

Bisnis.com, MEDAN – Ombudsman Republik Indonesia mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatra Utara jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. 

Hal ini disampaikan Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (29/8/2018). Dadan dan rombongan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu Fitriyus.

Dadan mengatakan bahwa kedatangan dirinya bersama rombongan adalah untuk melakukan diskusi, komunikasi, dan survey kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut.

"Kami, Ombudsman, keliling ke semua instansi yang ada di Sumut untuk menerima masukan-masukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami merasa bahwa kordinasi, sinergi, dan kerja sama itu perlu ditingkatkan untuk mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumut turut menjadi mitra pengawasan Ombudsman," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (29/8/2018).

Dia juga memuji proses penyelenggaraan pelayan publik yang memiliki banyak kemajuan. "Kami melihat beberapa perkembangan dan perbaikan-perbaikan. Baik karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari pemerintah daerah sendiri yang melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan ke depannya Sumut bisa menjadi salah satu daerah dengan Zero Maladministrasi," katanya.

Sementara itu, Fitriyus mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan rombongan Ombudsman. Menurut Fitriyus, pertemuan demikian merupakan salah satu bentuk kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah yang harus selalu dijaga.

"Kordinasi seperti ini menurut hemat saya sangat penting karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan," katanya.

Fitriyus berharap ke depannya pemerintah dan Ombudsman melakukan lebih banyak sinergi. Tidak hanya sebatas pengawasan, melainikan juga pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik.

"Mungkin bagus sekali kalau Ombudsman bisa membuat workshop atau pembekalan-pembekalan tentang pelayanan publik karena kami merasa bahwa kami juga perlu dibina, khususnya tentang standar-standar pelayanan publik yang baik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Fitriyus juga memuji kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar.

"Sejauh ini, kita Pemprovsu memiliki hubungan yang baik dengan Ombudsman Provsu. Begitu juga dengan Bapak Abyadi. Saya kenal baik dan kinerjanya juga bagus," ucapnya.

Tag : sumut, ombudsman
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top