Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau kini tengah membahas secara intens tentang proyek atau kegiatan mana yang akan dibatalkan atau dirasionalisasi, menyusul angka defisit anggaran daerah itu diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan baru kali ini pemprov mengalami kondisi tersebut, sehingga masih perlu pembahasan panjang sebelum putusan rasionalisasi kegiatan.
"Ini pertama kali, karena sekarang kondisinya berbeda, realisasi APBD 2017 tinggi sehingga Silpa sedikit, PAD belum capai target sedangkan transfer pusat ke daerah masih terutang, solusinya memang harus rasionalisasi," katanya Jumat (24/8/2018).
Menurut Ahmad pada tahun-tahun sebelumnya pemprov masih dapat menjalankan kegiatan dengan baik, karena pelaksanaan anggaran sebelumnya kurang optimal yang menyebabkan angka Silpa cukup tinggi. Lalu dana transfer pusat ke daerah juga terbilang lancar.
Untuk mengatasi kondisi sulitnya keuangan daerah saat ini, pemprov melalui Bappeda sedang membahas secara mendalam, kegiatan atau proyek apa yang bakal dirasionalisasi.
Selain itu, pemprov juga harus berkoordinasi dengan legislatif untuk keputusan rasionalisasi anggaran, sehingga prosesnya tidak bisa langsung dijalankan eksekutif.
"Perkiraan angka rasionalisasi masih sekitar Rp1 triliun, pemprov akan merasionalisasi seperti anggaran perjalanan dinas, lalu untuk kegiatan dan proyek akan diputuskan mana masuk skala prioritas mana yang tidak," katanya.
