Bisnis.com, BATAM – Pemerintah dan dunia usaha di Batam berseberangan pendapat terkait dengan penentuan status wilayah setempat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) setelah selama ini berfungsi sebagai Free Trade Zone (FTZ).
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik penolakan KEK oleh dunia usaha kota Batam. Dalam RDP tersebut ditegaskan, Pemkot Batam lebih memilih KEK Batam, sementara dunia usaha tetap akan mendukung penerapan FTZ.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Amhad tak mempermasalahkan penolakan dunia usaha terhadap rencana penrapan KEK di Batam. Namun dia menyayangkan, mengapa aspirasi tersebut disampaikan setelah usulan KEK Batam disampaikan Gubernur Kepri kepada Presiden RI.
Menurutnya gaung mengenai transformasi FTZ Batam menjadi KEK sudah mulai disuarakan sejak 2017 silam. Awalnya tak ada protes atau penolakan dari dunia usaha. Namun setelah usulan KEK Batam dilayangkan secara resmi, dunia usaha Batam mendadak melayangkan protes.
“Usulannya sudah kosntruktif. Silahkan sampaikan kepada presiden. Tapi kenapa tidak dari awal-awal disampaikan?” ujarnya di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (22/5/2018).
Pemkot Batam sendiri mengaku tak punya kepentingan apapun mengenai transformasi FTZ Batam menjadi KEK. Namun menurut Amsakar, jika KEK diterapkan di Batam, tidak akan ada overlapping tugas dan kewenangan di Batam.
“Semua jelas. Sehingga rekan di BP Batam juga nyaman kalau diperjelas. Pilihannya KEK,” jelasnya.
Amsakar memastikan, penerapan KEK tak akan menghilangkan fasilitas FTZ. Di sisi lain, dengan KEK penyelenggaraan pemerintah juga akan terdefinisi dengan jelas. Selain itu, FTZ Batam juga dianggap tidak optimal. Kondisi ekonomi Batam justru jeblok di era FTZ. Potensial lost di era FTZ diperkirakan di atas Rp20 triliun.
“Evaluasi FTZ juga, potensial lost besar. Lebih 20 triliun audit terakhir," ungkap Amsakar.
Perwakilan Apindo Kepri Rafky Rasyid mengatakan, turunnya ekonomi Batam bukan karena kegagalan FTZ. Namun lebih disebabkan masalah perburuhan, upah buruh yang terus naik, fasilitas infrastruktur, turunnya perdagangan dunia dan jatuhnya harga minyak dunia.
Demo buruh setiap tahun menjadi salah satu perhatian utama investor. Kondisi sempat memburuk sejak tahun 2010 hingga 2014. Saat itu demo buruh sampai melakukan sweeping ke sejumlah perusahaan asing di kawasan industri.
Kondisi ini membuat investasi asing tak nyaman beraktivitas di Batam. Namun kondisi semakin membaik beberapa tahun belakangan. Namun efek sweeping yang pernah dilakukan masih cukup meninggalkan citra buruk.
Masalah berikutnya adalah mengenai upah buruh yang cukup tinggi. Selama periode 2010 hingga 2014, upah buruh naik hingga di atas 100 persen. Kondisi ini membebani keuangan investor dan menimbulkan ketidak pastian dalam perhitungan biaya berusaha.
Kondisi diperparah dengan tingginya biaya logistik pelabuhan di Batam. Biaya logistik dari Batam menuju Singapura diperkirakan lebih mahal ketimbang biaya logistik dari Tanjung Priok ke Amsterdam.
“Sejak itu investasi turun. Jadi jangan ujuk-ujuk kita salahkan FTZ dan minta KEK," jelasnya.
Sementara Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk membantah bila dunia usaha terlambat merespons isu KEK di Batam. Dunia usaha menunggu janji pemerintah pusat untuk memaparkan konsep KEK yang digadang-gadang akan memperbaiki Batam.
Namun hingga saat ini konsep KEK yang tengah digodok pemerintah pusat tak kunjung dipaparkan. Alih-alih dipaparkan, pemerintah psuat langsung ingin menerapkan konsep KEK, sementara dunia usaha tak punya gambaran sama sekali mengenai KEK yang akan diterapkan.
Namun secara kelembagaan, Jadi mengakui jika Kadin Batam, tidak dalam posisi menolak transformasi perdagangan dan pelabuhan bebas menjadi KEK.
"Kami tidak dalam posisi menolak. Tapi menyampaikan, kebijakan KEK kurang tepat di Batam. Karena KEK atau SEZ sudah pernah dilakukan di Batam," kata dia.
Dunia usaha juga telah membentuk tim khusus untuk revitalisasi dan optimalisasi FTZ Batam. Tim yang diketuai oleh Soerya Respationo ini telah mulai bergerak melakukan kajian-kajian terkait FTZ Batam.
"Sudah melakukan rapat kecil dan akan menerima semua masukkan. Dalam waktu dekat, akan naikkan pada rapat koordinasi ke DPR RI dan Presiden setelah dari Menko Perekonomian," ungkapnya.
Jadi mengklaim, perjuangan mereka bukan kepentingan pengusaha, tapi masyarakat Batam. Mereka juga menegaskan, FTZ yang masa berlaku selama 70 tahun, penting dijaga. Selain itu diingatkan jika FTZ dan KEK tidak ada kaitan dengan status lahan.
"FTZ dan KEK tidak ada hubungan langsung antara kerjasama BP dan Pemko Batam. Tidak ada kaitan dengan status lahan. Itu kami sampaikan, karena ada pesan beredar soal itu," tegasnya.
DPRD Batam akan membawa hasil RDP tersebut untuk menjadi masukan kepada pemerintah pusat sebelum memutuskan masa depan Batam.
