Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memulai pembangunan Pasar Atas Bukittinggi yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran.
Seperti diketahui, Pasar Atas Bukittinggi mengalami kebakaran 30 Oktober 2017 lalu yang menyebabkan sekitar 1.000 lebih kios pedagang di gedung tiga lantai itu ludes terbakar. Umumnya pedagang Pasar Atas menjual pakaian, songket, sulam, makanan dan jenis dagangan lainnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan pembangunan Pasar Atas rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.
Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali pasar tersebut diperkirakan mencapai Rp354 miliar melalui APBN tahun 2018.
"Pembangunan diperkirakan memakan waktu 17 bulan dengan kontrak tahun jamak 2018-2019,” Kata Sri, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (5/5/2018).
Berkenaan dengan desain gedung Pasar Atas, akan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau yaitu hemat energi sehingga mengurangi emisi karbon.
Selain itu desain pasar akan dibuat menarik sehingga menambah daya tarik wisata Bukittinggi karena lokasinya berada di pusat wisata Jam Gadang.
“Konsep akan disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” jelas Sri.
Menurutnya, luas lahan Pasar Atas akan dikembangkan dari 1 ha menjadi 1,4 ha. Selain itu akan dilakukan pergeseran tapak sejauh 10 meter ke belakang untuk lebih memperluas areal pedestrian Jam Gadang.
Lantai yang semula dirancang sebagian untuk basemen dan sebagian untuk kios akan digunakan seluruhnya untuk parkir basement.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat meninjau kondisi pasar tersebut pasca kebakaran. Dalam peninjauan yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa setelah selesai di bangun atau di rehab, pengelolaan pasar tersebut agar dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan meskipun kewenangan Pemerintah Daerah, namun semua pihak harus turun tangan membantu, termasuk Kementerian PUPR.
