Bisnis.com, PALEMBANG – Nelayan di Sumatra Selatan dinilai telah memiliki kesadaran untuk memiliki asuransi secara mandiri untuk melindungi kegiatan usaha mereka.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja, mengatakan kesadaran berasuransi itu tercermin dari keinginan nelayan untuk membayar premi secara mandiri setelah sebelumnya dibayarkan pemerintah.
“Nelayan yang telah menerima bantuan premi dibayarkan oleh pemerintah pada tahun pertama, selanjutnya pada tahun kedua tetap melanjutkan asuransi dengan premi yang dibayar sendiri. Artinya, kampanye terkait kesadaran berasuransi dengan skema yang sangat menguntungkan bagi nelayan ini dinilai berhasil,” katanya di sela kunjungan kerja di Palembang, Selasa (1/5/2018).
Dia mengatakan sampai saat ini, terdapat 218 nelayan yang mengikuti asuransi mandiri di Sumatra Selatan, yakni di Kabupaten Banyuasin sebanyak 148 orang, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 66 orang, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 4 orang.
Sjarief melanjutkan klaim asuransi nelayan tahun 2016 dan 2017 mencapai 24 klaim dengan total nilai Rp3,3 miliar.
“Target bantuan premi asuransi nelayan seluruh Indonesia tahun 2017 sebanyak 500.000 nelayan telah terealisasi seluruhnya. Untuk Provinsi Sumatera Selatan bantuan premi diberikan untuk 7.470 nelayan,” jelasnya.
Dia menambahkan terkait penyaluran kredit sektor perikanan tangkap tahun 2017 untuk Sumatra Selatan yang turut difasilitasi oleh DJPT sebanyak 715 debitur dengan nilai outstanding Rp95,9 miliar.
Penyaluran kredit tersebut, kata dia, ditopang oleh 14 perbankan. Pada kesempatan lawatan kerja, penyerahan bantuan oleh DJPT dilakukan secara simbolis kepada nelayan.
“Saya harap seluruh paket bantuan tersebut agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menjelaskan bahwa selama ini Komisi IV DPRRI bersama pemerintah melalui KKP terus bahu membahu untuk menyusun dan melaksanakan program dan anggaran yang langsung bersentuhan dengan pelaku utama yaitu nelayan.
