Bisnis.com,MEDAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk tetap menjaga netralitas dari pengaruh partai politik maupun pasangan calon kepala daerah jelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah.
Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi Damanik menyebut hal ini menjadi penting demi menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, sehingga ASN dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diemban, yaitu untuk melayani masyarakat.
"Untuk mewujudkan hal tersebut ASN harus netral dengan tidak menjadi tim sukses, tidak memihak dan menunjukan dukungan terhadap pasangan calon secara terbuka di depan publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon, serta tetap memberikan pelayanan prima kepada semua golongan masyarakat,” katanya, seperti dikutip Minggu (15/4/2018).
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut) Benget Silitonga berharap pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan perekaman e-KTP. Pasalnya, saat ini kurang lebih ada 1 juta pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP.
“Sedangkan syarat mutlak pemilih bisa masuk ke DPT adalah memiliki e-KTP dan suket. Bila hal ini diabaikan dapat menjadi potensi permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.
Kasubag Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Fery Apriyansyah Pohan, menyebut sinergi lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada sangatlah penting.
Baca Juga
“Walaupun Bawaslu memiliki perangkat organik sampai ke desa-desa, namun jumlahnya sangat terbatas untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik,” katanya.
Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk membantu tugas Bawaslu tersebut. ASN sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh dan juga sebagai garda terdepan dalam mengawasi pilkada.
